Penulis : Buati Sarmi
Editor : Mustaan Suardi
Lombok Timur- Ditaswara.com. Salah satu sekolah yang terkena dampak gempa bumi pada tahun 2018 silam tak kunjung mendapatkan perhatian dari Pemda Lombok Timur, yakni SD Negeri 2 Batuyang Kecamatan Pringgabaya.
Kepala Sekolah SDN 2 Batuyang, Zohrah, mengatakan bahwa bahwa sebelum bangunan Sekolah itu runtuh oleh gempa tahun 2018 silam jumlah muridnya mencapai 160 bahkan 180-an lebih. Namun saat ini bisa dikatakan hanya setengahnya saja, dikarenakan bangunan dan fasilitas sekolah yang sangat kurang memadai.
“Bahkan murid-murid banyak yang pindah, untuk murid kelas 1 saja itu cuma 12 orang dan itu pun sudah luar biasa, wali murid itu banyak mengeluhkan bagaimana mungkin kita memasukan anak kita ke sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, dan memang itu faktanya,” Ucap Zohrah saat dikonfirmasi media ini via telepon, Jumat (22/9).
Adapun untuk hunian sementara (Huntara) itu merupakan bantuan dari Pemda DKI sewaktu Anies Baswedan berkunjung ke Lombok Timur pada Tahun 2019 melihat Huntara. “Huntara ini dari tahun 2018 hingga sekarang memasuki 6 Tahun, sudah banyak yang jebol dan seringkali kami tambal menggunakan kalsiboard dan triplek, tetapi ya dikarenakan kita bareng anak anak yang dunianya senang bermain akhirnya jebol kembali,” Tuturnya.
Zohrah menuturkan bahwa saat ini jumlah murid di SDN 2 Batuyang hanya 83 orang dan hal itu terjadi sejak hancurnya bangunan tersebut. Bahkan dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Bahkan pada tahun 2022 itu, peserta didik baru kami hanya berjumlah 8 orang. Sehingga upaya yang kami lakukan tahun ini dengan mendatangi masyarakat agar menyekolahkan anaknya di Sekolah kami, dan alhamdulillah kami mendapat 12 siswa,” ujarnya.
“Kita sudah seringkali mengajukan untuk pembangunan SDN 2 Batuyang ini, namun sampai hari ini hasilnya masih nihil. Saat ini kita masih menggunakan 6 lokal Huntara yakni sebagai ruang belajar, ruang guru, ruang sanitasi, dan MCK,” tambahnya.
Ditempat terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Mulyadi, mengatakan bahwa terkait hal ini pihaknya akan menggandeng OPD terkait yakni Dikbud Lotim untuk mendorong anggaran dana tersebut agar segera dapat tertangani tahun 2024 mendatang.
“Selain itu, nantinya dari pihak kita juga akan turut menganggarkan di tahun 2024. Dimana BPBD juga akan mencoba lebih memaksimalkan lagi komunikasi dengan pihak BNPB melalui program R3P nya tetapi hibahnya itu ke Dikbud,” Jelas Mulyadi kepada media ini.
Lanjut kata dia, sebelumnya untuk pengajuan pembangunan itu tidak masuk di tahun 2018 sehingga BPBD kembali mengajukan pada Februari 2023. “Untuk pengajuan dana tersebut kita ajukan dana 2,4 Milyar, artinya di sini kita siapkan dua skenario, pertama kita dorong Dinas Dikbud untuk mengalokasikan anggaran baik itu dari dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK), dan kedua adalah BPBD membawa program ini ke BNPB yang progresnya saat ini masih menunggu verifikasi lapangan,” pungkasnya.(aty)
