Penulis : Buati Sarmi
Editor : Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur mengatakan bahwa terkait pembayaran fasilitas penerangan jalan umum (JPU) pihaknya mengeluarkan dana cukup besar, dimana setiap bulannya itu harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar kepada PLN.
Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Iswan Rachmadi menerangkan bahwa pihaknya masih berupaya untuk mengurangi beban pembayaran tersebut. “Iya nilainya memang cukup besar untuk biaya PJU ini, dimana setiap bulan kita harus membayar sebesar Rp1,5 miliar kepada PLN,” ucapnya kepada media ini, Kamis (21/9).
Diungkapkan pula, bahwa Dishub berencana akan menggunakan meteran listrik sebagai upaya atau langkah penghematan dan sistem itu diharapkannya dapat mengukur beban pembayaran PJU.
Lanjut kata dia, bahwa saat ini pihaknya menggunakan sistem up domain atau borongan. Kendati daya JPU itu tidak terpakai namun biaya tetap akan terbayarkan dengan jumlah yang sama. “Kalau sekarang, entah dayanya dipakai atau tidak, namun biayanya tetap dibayar sebesar itu,” tuturnya.
Lebih jauh dikatakan Iswan, untuk melakukan penghematan pihaknya telah merencanakan skema dengan melibatkan pemerintah desa (Pemdes) untuk memfasilitasi PJU di wilayahnya masing- masing. “Seperti yang dilalukan oleh pemerintah desa Labuhan Lombok yang memiliki inisiatif sendiri untuk memasang kilometer sendiri,” ujarnya.
Iswan juga menyebutkan ditambahnya kembali jumlah PJU yang dipasang Pemdes Labuhan Lombok juga tergolong banyak yakni sekitar 50 PJU yang tersebar di sejumlah titik. Dengan begitu, Pemdes Labuhan Lombok hanya membayar sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya.
Ia melihat adanya peluang untuk membuat regulasi dengan cara menggandeng Dinas PMD Lotim terkait masalah ini. “Dengan cara ini akan bisa mengurangi beban biaya PJU yang harus dikeluarkan oleh daerah. Kalau ada lampu di pasang oleh desa maka biaya untuk pembayaran PJU ini bisa lebih hemat lagi,” Demikian Iswan.(aty)
