Oleh tim : http://DITASWARA.com :
MATARAM, http://DITASWARA.com –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden, justru berantakan di urusan paling dasar: bikin laporan keuangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya ambil langkah keras. Mulai Senin, 2 November 2026, sebanyak 6097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia resmi ditutup sementara.
Penyebabnya bukan negara kehabisan uang. Penyebabnya memalukan: tidak bisa bikin Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
“Kalau Anda lihat di medsos ada yang bikin pengumuman dapurnya tidak beroperasi karena dana operasionalnya tidak ada, itu bukan berarti negara tidak punya duit. Punya duitnya, tapi dia tidak bisa menyediakan laporan yang benar,” tegas Kepala BGN, Sudaryono, seperti dikutip dari data resmi BGN, 29 Oktober 2026.
NTB Masuk Zona Merah
Dari total 6.097 dapur yang disuspend, sebarannya:
– Wilayah I Sumatera: 1.801 dapur
– Wilayah II Jawa, Bali, Madura: 2.616 dapur
– Wilayah III Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua: 1.680 dapur
Artinya, ratusan dapur di NTB yang diberitakan hari ini bagian dari 1.680 dapur di Wilayah III yang bermasalah. Ini bukan kasus kecil.
Deputi Pemantauan BGN, Ketut Sumedana, menyebut kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026. Aturannya jelas: setiap dapur wajib lapor penggunaan dana harian lewat sistem SIPGN. Jika tidak, dana tidak di-top up dan insentif disetop.
BGN tidak main-main. Langkah suspend ini akan diikuti audit investigasi.
“Tim Inspektorat akan kami terjunkan untuk investigasi penggunaan dananya. Kalau ada pelanggaran pidana di situ, dari kepolisian kami siap sapu itu semua,” tegas Sudaryono.
Pertanyaan?
1. Kemana uang APBN yang sudah cair sebelumnya?
2. Kenapa dapur yang mengelola makanan untuk ribuan anak sekolah tidak mampu membuat laporan harian yang seharusnya paling dasar?
3. Apakah ada indikasi uang makan anak dipakai untuk kepentingan lain?
Sebelumnya, Ombudsman NTB juga menemukan kasus di Lombok Tengah, dimana 162 siswa keracunan MBG karena tempat penyimpanan ayam tidak punya standar suhu.
Kini, masalahnya bertambah: dari soal keamanan pangan, merembet ke soal transparansi dana.
BGN memberi kesempatan dapur yang disuspend untuk kembali beroperasi, asal melengkapi LPDH dan lolos verifikasi. Tapi selama suspend, tidak ada dana operasional dan tidak ada insentif.
Program untuk anak bangsa, dikelola dengan cara yang jauh dari disiplin. Jika 6.097 dapur saja tidak tertib lapor, bagaimana publik bisa yakin makanan yang sampai ke piring siswa itu aman dan bergizi?( tim)
