Penulis : Mustaan Suardi.
Editor: Redaksi.
LOMBOK TIMUR, http://Ditaswara.com Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Lingkar ULP PLTD Paokmotong melakukan Hearing ke DPRD Lombok Timur terkait dampak adanya mesin baru 15 MW di PLTD Paokmotong.
Hearing ke Komisi IV DPRD Lotim tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Tohri Azhar, hadir juga ketua Komisi IV Lalu Hasan Rahman S. Pt. M. Si bersama jajaran anggota Komisi IV lainnya. Rombongan FKM Lingkar dipimpin Koordinator Hasnayadi Syukron bersama warga dan tokoh pemuda ring satu.
FKM mengeluhkan lonjakan kebisingan, getaran, dan polusi sejak mesin baru beroperasi.
4 SOLUSI DARI KOMISI IV DPRD LOTIM:
Menindaklanjuti aduan tersebut, Komisi IV DPRD Lotim memberikan 4 solusi:
1. Pembangunan Gedung atau Tempat yang Bagus Agar Bisa Mengurangi Kebisingan: Meminta PLN membangun gedung / peredam yang layak dan sesuai standar teknis agar kebisingan mencapai angka yang sudah ditetapkan sesuai regulasi yang ada.
2. Sosialisasi Tentang Keberadaan Mesin Baru Untuk Wilayah Lingkar atau Sekitarnya: PLN diminta melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat lingkar terkait keberadaan mesin baru agar tidak ada miskomunikasi.
3. Meminta Kepada Dinas Terkait Untuk Terjun Secara Langsung Melihat Dampak Dari Keberadaan Mesin Baru: DPRD meminta dinas terkait mulai dari Perizinan, Lingkungan Hidup (DLH), dan Tata Ruang untuk turun langsung ke lapangan melihat dampak real dari keberadaan mesin baru tersebut.
4. Membuat Kesepakatan Bersama yang Harus Diterima Oleh Semua Pihak: DPRD mendorong dibuatnya kesepakatan bersama tertulis yang harus diterima semua pihak (PLN, Warga FKM, Pemdes) agar menjadi pegangan dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari (win-win solution).
JAWABAN PLN ULPL PAOKMOTONG:
Menanggapi itu, General Manager PLN ULPL Paokmotong, Gatra Rahendra, menyampaikan:
1. Memahami sepenuhnya keluhan dan ketidaknyamanan warga.
2. Hubungan sosial PLN dengan warga selama ini berjalan cukup baik dan ingin diselesaikan kekeluargaan.
3. Untuk keputusan teknis dan anggaran pembangunan peredam perlu koordinasi ke manajemen atas PLN di tingkat wilayah/pusat.
4. Berkomitmen terus berkoordinasi intensif dengan FKM Lingkar dan Pemdes agar titik temu tercapai.(ds1)
