Bupati Minta Datanya Di Verivikasi
LOMBOK TIMUR.Ditaswara.com. Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat penyelesaian redistribusi HGU PT SKE pada Rabu (28/9). Hadir pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, selain kepala desa dan tokoh masyarakat Sembalun, hadir pula Kepala kantor agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional (ATR/BPN) Lombok Timur, PT SKE, Asisten bidang Pemerintah dan Kesra, serta kepala bagian Hukum sekda Lotim.
Pada rapat tersebut terungkap bahwa PT SKE telah berkomitmen melepas haknya seluas 150 ha untuk dilakukan resitribusi kepada masyarakat sembalun yang sebelumnya menggarap lahan itu. Sayangnya pelepasan tersebut belum ditindaklajuti dalam bentuk surat. Hal ini mendapat perhatian kepala ATR/ BPN Lombok Timur H. Harun. Ia mengingatkan surat tersebut penting sebagai bukti yuridis. Dengan surat pelepasan tersebut Pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan, bersama gugus tugas reforma agraria yang dipimpin Bupati, dapat memetakan lokasi lahan yang akan dilakukan redistribusi. Ditekankan pula bahwa redistribusi berlaku berdasarkan kepala keluarga dan prioritas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Selain itu persoalan data masyarakat yang akan mendapatkan lahan juga masih harus dibenahi karena adanya data ganda ataupun persoalan domisili. Karena itu Bupati Sukiman menekankan perlunya melakukan verifikasi kembali data yang ada agar tidak ada lagi persoalan di kemudian hari. Melakukan verifikasi itu, Bupati meminta adanya tim yang komponennya berasal dari Pemerintah Desa yang ada di Sembalun, tokoh masyarakat, serta Babinsa, dan Babinkamtibmas, juga unsur lain yang dianggap memiliki pengaruh. Ia meminta agar verifikasi dapat segera dituntaskan pada awal Oktober untuk proses selanjutnya.
Diharapkan persoalan ini tidak semakin berlarut-larut dan berdampak bukan saja kepada PT SKE yang tidak dapat menjalankan aktivitas, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan harapan sehingga berimbas pada ekonomi mereka.(ndk)
