Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Diswara.com . Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi damai pada Selasa (6/5). Mereka lantang menyuarakan penolakan terhadap program Sekolah Rakyat yang tengah dirancang oleh Kementerian Sosial.
Tudingan tak main-main dilayangkan oleh organisasi mahasiswa ini. Mereka menilai bahwa tujuan program tersebut hadir tanpa perencanaan yang matang. Terlebih lagi, LMND khawatir program ini justru akan menjadi waktu lahir bagi keuangan negara, alih-alih menjadi solusi efektif memberantas kemiskinan yang dicanangkan.
Koordinator aksi, Rifal Adrian, dalam orasinya mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan. ”Bayangkan saja, program Sekolah Rakyat ini direncanakan akan dibangun di 100 lokasi secara nasional pada tahun 2025. Di Lombok Timur sendiri, dua unit sekolah akan didirikan dengan anggaran fantastis, mencapai Rp100 miliar per unitnya,” serunya dengan nada penuh penekanan.
Lebih lanjut, Rifal memaparkan data konkret mengenai kondisi pendidikan di Lombok Timur. Dengan rincian 567 Taman Kanak-Kanak (TK), 782 Sekolah Dasar (SD), 119 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 82 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 99 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), LMND menyerap urgensi dan efektivitas program Sekolah Rakyat ini di tengah infrastruktur pendidikan yang sudah ada.
Dalam aksi tersebut, LMND menyampaikan tiga tuntutan utama kepada wakil rakyat. Pertama, mereka mendesak DPRD Lombok Timur untuk secara tegas menolak program Sekolah Rakyat dari Kemensos. Kedua, mereka menuntut DPRD untuk melibatkan berbagai organisasi kepemudaan (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan pihak eksekutif dalam pembahasan manifesto pendidikan yang telah mereka serahkan sejak tahun 2024. Tuntutan terakhir dan tak kalah penting adalah agar DPRD Lotim memberi izin pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di kabupaten Lombok Timur.
Gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD Lotim, Waes Al Qarni, berdiskusi langsung dengan para mahasiswa yang menggelar aksi. Ia berjanji akan mengundang perwakilan LMND sebanyak 15 orang untuk duduk bersama di DPRD, mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan.
“Ini penting! Jika teman-teman LMND tidak menyampaikan aspirasi ini, kami mungkin mengira semua lapisan masyarakat penerima program ini dengan baik. Aksi ini akan menjadi catatan penting bagi kami di DPRD dan masukan berharga untuk pemerintah daerah,” ujarnya di hadapan para demonstran.
Bahkan, Waes Al Qarni memastikan pertemuan akan dilaksanakan pada Senin, 12 mendatang, di gedung DPRD. Janji ini tentu menjadi angin segar bagi para siswa yang berharap suara mereka didengar dan dipertimbangkan.( ds2)
