Penulis : Redaksi
Editor : Mustaan Suardi.
Lombok Timur .Ditaswara.com. Maraknya galian c di berbagai tempat di wilayah Lombok Timur ,tak jarang menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat.Bupati Lombok Timur HM.Sukiman meminta agar pihak terkait segera melakukan melakukan penertiban yang tegas sebelum nantinya masyarakat sendiri yang bertindak.
“Jangan sampai terjadi setelah masyarakat yang melakukan penolakan dan berselisih dengan para pelaku galian C,baru kita lakukan tindakan,” kata Sukiman dalam Rapat Koordinasi dengan semua OPD Pemda Lotim di Ruang Rapat Utama,Juma’at (13/1).
Tindakan tegas memang harus dibutuhkan lanjut Sukiman dalam rangka menegakan kewibawaan pemerintah,hal ini juga dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ada di Lombok Timur. Masalah sempadan sungai harus menjadi perhatian semua pihak,dalam bertindak berikan surat peringatan terlebih dahulu dan baru selanjutnya di ambil tindakan.
Selanjutnya Sukiman mengungkapkan tentang banyaknya aset daerah yang belum dapat di kuasai Pemda,ada yang sudah menang di putusan MA tetapi sampai sekarang belum dapat di eksekusi. Masalah jaminan persalinan (Jampersal) saat sekarang sudah tidak lagi di menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
“Bagi Ibu-ibu yang tidak Jampersal tentu akan menjadi beban buat daerah karena tidak sedikit uang yang di butuhkan,berbeda halnya kalau sudah ada BPJS sudah jelas ada yang menanggungnya.Saya minta Dinas P3AKB bersurat kepada kepala desa dan mencari inpormasi apakah ibu hamil sudah punya BPJS apa belum,”imbuhnya.
Hal lain yang menjadi sorotan Sukiman juga yaitu masalah penggunaan produk lokal yang masih rendah.Bupati sudah membuat surat edaran untuk menggunakan produk daerah tetapi nyatanya masih banyak produk dari luar yang dipakai.Seperti menggunakan air mineral dari produk luar,penggunaan produk dari dalam pembayarannya dilakukan setelah dipakai atau di terima,ini dapat membuat bangkrut perusahaan.
Masalah lahan Sukiman juga mengungkapkan,banyak lahan yang akan di hibahkan ke masyarakat dan kepada negara,ada lahan yang masih di tahan DPRD dan juga ada lahan yang bermasalah.Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berencana akan membuka cabang di Lombok Timur dan di tawarkan lahan yang ada di sekitar Pandandure.Rencananya akan membuka jurusan pariwisata,perbankan syariah dan lain-lainnya. Selain itu juga ada lahan yang di hibahkan kepada NW dan NWDI dalam rangka membaugun Rumah Sakit untuk mendukung fakultas Kedokteran di Universitas Hamzanwadi.
Masalah LHKPN sampai saat ini masih terlambat, ada sekitar 28 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN nya,di daerah lain sudah banyak yang sudah selesai laporannya,kenapa Lombok Timur belum bisa. Di bulan Februari 2023 semua pengerjaan proyek di OPD sudah ada yang bergerak dan saat ini sudah memasuki tahap lelang.
Untuk BKPSDM Sukiman meminta agar dalam penerimaan ASN terutama bagi OPD yang banyak merekrut seperti Dinas Pendidikan dan Kesehatan,dapat di berikan arahan atau pembekalan sehingga mereka dapat lulus.
“Latih para calon peserta supaya dapat lulus baik IT dan pengetahuannya,jangan sampai para calon di tipu para calo,kalau ada dari ASN yang bertindak sebagai calo,nantinya akan di berhentikan atau di pecat,”tegas Sukiman.(red).
