Penulis : Redaksi
Editor : Mustaan Suardi
Lombok Timur.Ditaswara.com. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pertanian menggelar Kampanye Hasil Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) dan Pengolahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada Rabu (28/12) bertempat di Pendopo Bupati Lombok Timur.
Acara tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang tersebut.
Pada kesempatan tersebut mewakili Bupati Lombok Timur membuka acara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. M. Juaini Taofik menyampaikan kondisi Daerah Lombok Timur merujuk hasil rapat pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan setiap minggunya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
” Satu hal yang menggembirakan bagi Lombok Timur yakni Lombok Timur selalu berada di papan tengah nilai inflasi dan berada dalam rata-rata Nasional. Ini menunjukkan bahwa Pertanian, khususnya sektor Pertanian yang menghasilkan pangan di Kabupaten Lombok Timur terbilang baik dan mampu mencukupi kebutuhan pangan,” katanya.
Lebih jauh menurutnya, tak lepas dari peran stakeholder terkait, karenanya ia mengapresiasi semua pihak yang hadir pada acara tersebut.
Sekda juga menjelaskan salah satu hal yang harus kita laksanakan selama pengendalian inflasi ini adalah gerakan menanam. Disamping itu, memastikan pula rantai distribusi agar tidak terhalang dan jauh lebih penting juga bagaimana pertanian dapat terus berkelanjutan.
” Saat ini yang menjadi topik hangat yakni bagaimana dapat menjamin kehidupan masyarakat hingga tahun 2050 mendatang. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di stok saat ini 41.500 hektar lebih, sehingga dapat mengantispasi kebutuhan pangan penduduk hingga tahun 2050 mendatang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur juga menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi dan penggerak utama ekonomi Nasional dan Daerah dalam pembangunan. ” Pembangunan pertanian terletak pada petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, petani adalah subyek sekaligus obyek dari pembangunan pertanian,” katanya.
Di samping itu, kondisi pertanian Indonesia saat ini di dominasi petani berlahan sempit dengan berbagai keterbatasan baik masalah permodalan pendidikan dan keterampilan. Dengan keterbatasan tersebut dapat dipahami apabila produk pertanian yang dihasilkan tersebar dalam skala usaha kecil.
” Lombok Timur memiliki lahan yang mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, namun ada kendala lain seperti irigasi sumber daya air. Terlebih di wilayah Selatan dan Timur Laut yang hanya bisa ditanami padi pada saat musim penghujan,” jelasnya.
Menurutnya, luas lahan irigasi dan mata air yang ada perlu dilindungi dari alih fungsi lahan untuk mempertahankan swasembada pangan beras dan mempertahan Kabupaten Lombok Timur sebagai penghasil cadangan pangan beras Nasional yang tengah dalam kondisi kritis serta tergolong berisiko tinggi.
Tak hanya itu, semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk perkembangan ekonomi dan industri juga mengakibatkan alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan.
” Oleh karena itu, perlu adanya program terintegrasi lintas sectoral, salah satunya melalui kegiatan pencegahan alih fungsi lahan,” terangnya.
PLP2B sendiri merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian Ketahan Pangan Nasional,pungkasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Turut hadir pula Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Lombok Timur serta Penyuluh Pertanian.(red).
