Penulis : Buati Sarmi
Editor : Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong (AMIS) gelar aksi unjuk rasa mulai dari gedung juang hingga didepan gedung Kampus ITSKes Muhammadiyah Selong, pada Senin (9/10).
Aksi tersebut membawa 5 (lima) tuntutan salah satunya yakni menuntut menurunkan SPP mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong dan mencopot jabatan Kabag Mahasiswa yang diduga tidak becus dalam menghadapi persoalan mahasiswa dan dosen dianggap tidak mampu menstranspormasikan ilmunya ke generasi penerus bangsa.
Massa aksi menyuarakan tuntutannya dengan lantang bahkan sampai menendang pintu ruangan rektor hingga menyegel kantor tersebut. Tak kunjung mendapatkan respon dari rektor massa aksi itu mengambil nekat mendirikan tenda menunggu hingga rektor datang menemui mereka.
Koordinator umum (Korsum) Haerul Azmi, menyampaikan bahwa ia dan semua rekannya datang membawa 5 (Lima) tuntutan yaitu pertama, STOP Pelecehan seksual, dan mendorong pengadaan satgas perlindungan perempuan di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah selong. Kemudian, menuntut turunkan SPP mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong, ketiga untuk STOP Ekonomi Liberal di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong.
“Selain itu, menjadi tuntuntan kita selanjutnya meminta Ganti kabag kemahasiswaan yang tidak becus dalam menghadapi persoalan
dan kelima meminta Tegakkan pasal 31 UU 1945 dan UU no 12 tahun 2012,” Ucapnya kepada awak media.
Sementara di lain kesempatan, Wakil Rektor Perguruan Tinggi ITSKes Muhammadiyah selong, Baharudin, mengatakan bahwa menurutnya tuntutan yang di suarakan AMIS tersebut tidaklah jelas. Dimana tuntutannya pertama terkait Pelecehan seksual. “Tuntutan pelecehan seksual ini tidak jelas kejadiannya dan siapa orangnya seharusnya yang menjadi korban pelecehan ini yang melaporkannya, ” Ujar Wakil Rektor ITSKes Muhammadiyah Selong itu.
Adapun tuntutan terkait penurunan SPP, pihaknnya tidak mungkin menurunkannya sedangkan di perguruan tinggi yang lain SPP nya lebih tinggi. “Kalau mereka yang demo ini SPPnya 1 juta tujuh ratusan per semester,” lanjutnya.
Terkait tuntutan STOP Ekonomi Liberal di Kampus tersebut, Baharudin menilai hal itu juga tidak jelas, menurutnya bahwa secara ilmu pendidikan tuntutan massa aksi tersebut tidaklah jelas maksudnya. “Tuntutan massa aksi yang meminta tegakkan pasal 31 UU 1945 dan UU no 12 tahun 2012. Itu juga tidak jelas, karena pasal mana yang kita tidak penuhi dari Undang Undang tersebut, ” Katanya.
Kendati demikian, pengerusakan yang di lakukan para massa aksi tersebut pihaknya akan proses ke pihak kepolisian juga bahkan penyegelan itu juga dianggap bukanlah kewenangan mereka (masa aksi, red). “Iya silahkan mereka bersuara tetapi jangan merusak,” Pungkasnya. (ds2)
