KEMENDAGRI KELUARKAN MORATORIUM HANYA 53 DESA YANG LAKSANAKAN PILKADES 2023 DI LOTIM.

LOMBOK
TIMUR.Ditaswara.Com. Pemilihan Kepala Desa serepak tahun 2023 di Kabupaten Lombok Timur hanya akan di ikuti oleh 53 Desa. Desa yang melaksanakan Pilkades ini adalah desa bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2023, sedangkan bagi Kades yang berakhir masa jabatannya di atas itu akan mengikuti Pilkades pada tahun 2025.
“Kemendagri akan memberlakukan moratorium mulai bulan Oktober sampai Desember 2024, dengan tujuan agar fokus untuk mengikuti Pemilu di tahun 2024 mulai dari Pileg sampai Pilpres,” kata Kadis PMD Lombok Timur .M.airi.
Lebih rinci dikatakan Hairi, dengan adanya Moratorium ini maka Pilkades tahun 2023 di Lombok Timur hanya akan di ikuti sebanyak 53 Desa,sisanya ratusan Desa yang berkakhir masa jabatannya di tahun 2024 akan mengikuti Pilkades serentak pada tahun 2025 setelah dilaksanakannya Pemilu. Hal ini sesuai juga dengan Arahan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika menerima Komisi 1 DPRD Lombok Timur beberapa waktu lalu.
Hairi juga menceritakan ada beberapa Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024 mendesak kembali untuk meminta penjelasan lebih pasti terkait dengan hal tersebut agar dapat mengikuti Pilkades serentak pada tahun 2023,tetapi tetap tidak bisa dan Pilkades serentak baru dapat dilaksanakan lagi setelah Pemilu atau pada tahun 2025.
Untuk menghadapi Pilkades serentah 2023 segera mengeluarkan SK Pemebentukan Panitia Tingkat Kabupaten dan selanjutnya Panitia ini akan melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua BPD Desa Rempung Rosiadi S.Pd menanggapi tentang adanya moratorium dari Kemendagri tersebut akan berdampak pada kosongnya jabatan kepala Desa sampai satu tahun lebih termasuk Desa Rempung yang akan berakhir masa jabatannya Kadesnya pada bulan Februari 2024.
“Akan ada ratusan PNS yang mengisi Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Kepala Desa, apakah siap tidak Pihak Dinas PMD menyiapkan tenaga sebanyak itu,” kata Rosiadi.
Adanya simpang siur informasi terkait Pilkades ini menjadi perbincangan hangat di setiap Desa yang akan melaksanakan Pilkades, terutama bagi para Balon Kades yang akan maju dalam Pilkades tersebut.Tidak jarang para balon Kades sudah mulai bergerak sekarang meskipun kapan jadi dilaksanakan Pilkades serentak belum di terimanya.(ndk).