Home Berita Kasus Meningkat, Bupati dan Polres Lotim Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

Kasus Meningkat, Bupati dan Polres Lotim Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

107
0

Lombok Timur (Ditaswara.com) – Kasus penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat terlarang (Narkoba) di Lombok Timur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur tahun 2018 lalu mencapai 39 kasus. Angka tersebut masih sama di tahun 2019, akan tetapi mengalami peningkatan tidak sedikit pada 2020 yaitu mencapai 49 kasus. Sementara pada tahun 2021 ini hingga pertengahan Juni saja jumlahnya mencapai 24 kasus.

Dijelaskan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim Iptu I Gusti Ngurah Bagus Suputra angka tersebut termasuk kasus yang ditindak di daerah lain namun pelakunya merupakan warga Lombok Timur dan ditahan di Lapas kelas IIB Selong. Penggabungan data hasil penindakan Polres Lotim dengan data Lapas Selong ini juga merupakan bagian dari langkah pemetaan persebaran kasus penyalahgunaan Narkoba di daerah ini.

Masih berdasarkan data yang sama, sepanjang tahun 2020 lalu lima kecamatan memiliki kasus narkoba tinggi yaitu Selong, Masbagik, Aikmel, serta Sukamulia dan Labuhan Haji. Jumlah pelaku yang terlibat pun tidak kecil. Misalnya saja di Kecamatan Selong dari kasus yang ada, terdapat 88 bandar dan 264 pengguna, sementara di Kecamatan Masbagik ada 46 bandar dan 138 pengguna, sedangkan Kecamatan Aikmel diketahui 25 bandar dan 75 pengguna.

Pemerintah melalui Bakesbangpoldagri dengan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Preskursor Narkotika (P4GN) berupaya menekan angka peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di daerah ini. Program yang dilakukan secara rutin lebih mengutamakan pencegahan. Langkah tersebut dilakukan melalui penyuluhan yang menyasar organsisasi kepemudaan di berbagai bidang. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Bakesabangpoldagri Lombok Timur Suherman menyebut pihaknya melakukan pendekatan melalui organisasi kepemudaan seperti Pokdarwis, HMI, dan organisasi kepemudaan lainnya.

Baca Juga :  GROUP WA TAU DITA’ SANTUNI TIM A’SERABU DAN MARBOT

Menegakkan fungsi fasilitasi, pihaknya, dijelaskan Suherman, juga melakukan pendekatan melalui tokoh agama dalam Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) serta Forum Pondok Pesantren. Mengingat besarnya pengaruh para tokoh ini di masyarakat, mereka diharapkan dapat menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba lebih intens.

Polres melalui Satreserse Narkoba maupun Pemerintah dengan Bakesbangpoldagri sepakat bahwa kepedulian bersama menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang saat ini marak di Lombok Timur. Pencegahan menjadi upaya penyelamatan generasi muda masa depan bangsa ini.

Hal tersebut selaras pula dengan Instruksi Presiden RI no. 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024 pada poin ke lima yaitu “pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN tahun 2020-2024 mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Mengajak masyarakat turut serta, Pemda Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran no. 338/ 183/ KBPDN/ 2021 tentang Kampung Tangguh Bersih Narkoba. Poin penting surat edaran tersebut, ditekankan Suherman adalah pembentukan Satgas Anti Narkoba di setiap desa.

Senada, Suputra menyatakan keberadaan Satgas inilah nantinya yang akan berperan besar di setiap desa. Tidak hanya fungsi pengawasan akan tetapi Satgas akan mendorong pembentukan awig-awig, sosialisasi, dan meningkatkan kepedulian masyarakat setempat.

Polres Lombok Timur sendiri menjadikan enam desa/ kelurahan sebagai pilot project Kampung Tangguh Bersih Narkoba. Enam desa/ kelurahan tersebut berada di lima kecamatan dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi, yaitu Kelurahan Pancor dan Kelayu Selatan untuk Kecamatan Selong, Desa Masbagik Utara untuk Kemacamatan Masbagik, Desa Batu Belek di Kecamatan Aikmel, Nyiur Tebel untuk Kecamatan Sukamulia, dan Desa Teros di Kecamatan Labuhan Haji.

Baca Juga :  Upaya Turunkan Angka Stunting, DP3AKB Lotim Ubah Strategi Penanganan Untuk Hasil Optimal Lombok Timur - Ditaswara.com. Dalam rangka upaya penurunan angka stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) berupaya dengan mengubah strategi yang lebih intensif dan terukur. Dilakukannya strategi perubahan adalah untuk mencapai hasil optimal setelah hasil audit menunjukkan bahwa pendampingan yang tidak berkesinambungan menjadi salah satu faktor lambatnya penurunan angka stunting. ”Penurunan angka stunting dari tahun 2022 ke 2023 hanya 0,1 persen, dari 21,7 persen menjadi 21,6 persen. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan belum optimal,” ucap Kadis DP3AKB Lombok Timur, H. Ahmat dalam kegiatan Gerakan Nasional Tingkatkan Integrasi (GENTING) di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Kamis (27/2). Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini mengubah pendekatan dengan mengintensifkan peran orang tua asuh. Pendampingan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berkelanjutan selama dua tahun, dengan fokus pada intervensi nutrisi dan non-nutrisi. ”Intervensi nutrisi membutuhkan anggaran sekitar Rp.15 ribu per hari. Oleh karena itu, bantuan diharapkan diberikan selama dua tahun penuh untuk memastikan kecukupan gizi anak,” jelas H. Ahmat. Kendati demikian, durasi pendampingan oleh orang tua asuh tidak harus selalu dua tahun penuh. Tim pendamping keluarga (TPK) di lapangan akan memastikan keberlanjutan pendampingan, bahkan jika orang tua asuh hanya mampu memberikan bantuan dalam waktu singkat. ”Jika seorang orang tua asuh hanya mampu mendampingi selama tiga bulan, kami akan memastikan ada orang tua asuh lain yang melanjutkan pendampingan. Kami akan terus memantau hingga anak tersebut tidak lagi berstatus stunting,” katanya. Disebutkan dengan strategi ini, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan. Secara nasional, target penurunan adalah satu juta kasus, sementara NTB sendiri menargetkan pendampingan terhadap 38.126 bayi stunting. ”Kami memiliki data lengkap by name by address (BNBA) dari bayi-bayi yang membutuhkan pendampingan. Jika ada pihak, termasuk media, yang ingin menjadi orang tua asuh, kami akan berikan datanya,” imbuhnya. ”Perkembangan anak-anak yang didampingi akan terus dipantau, termasuk peningkatan berat badan dan tinggi badan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi ini dalam menekan kasus stunting,” pungkasnya.(ds2)

Diharapkan terbentuknya Kampung Tangguh Bersih Narkoba yang mengadopsi Kampung Tangguh Covid-19 ini, mampu mewujudkan sinergi seluruh elemen yang ada di masyarakat, sebab semua orang memiliki tanggung jawab moral menyelamatkan bangsa ini dengan menyelamatkan generasi mudanya dari penyalahgunaan Narkoba. (PKP)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here