Penulis : Buati Sarmi
Editor : Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Di tengah gejolak mutasi yang dilakukan dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) terhadap 7 (tujuh) kepala Sekolah penggerak di Lombok Timur, Ketua PGRI NTB, Moh. Yusuf Zaini S.Pd, akhirnya buka suara.
Yusuf mengatakan bahwa sebaiknya dalam melakukan mutasi atau rotasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Menurutnya Dikbud perlu membuat kajian secara mendalam sebelum adanya mutasi. ditemukan isu-isu yang kurang baik, selaku kepala dinas (Kadis) harusnya bisa menelaah.
“Karena setiap kepala sekolah yang diangkat mengacu pada Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2021, menjadi syarat utama adalah bersertifikat pendidik, kedua memiliki sertifikat Guru Penggerak,” ujar Yusuf saat dimintai keterangan media ini, Senin (2/10).
Kendati demikian, persoalan kepala sekolah menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam hal ini Bupati/Wali Kota. Dari pihak PGRI NTB memberikan saran dalam rangka bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu di Lombok Timur. “Mungkin perlu kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya pada bidang manajemen dan tata kelola meskipun tetap dilakukan pembinaan-pembinaan,” katanya.
Tak hanya itu, diterangkan bahwa mekanisme melakukan mutasi dan rotasi dimana saja itu sama, adapun dari Dikbud harusnya terlebih dahulu membuat kajian, telaah, dan harus menerima masukan dari bawah dalam hal ini kepala unit, pengawas yang ada di Lombok Timur, kemudian nanti bisa dirembuk. “Kan ada juga Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada dinas kabupaten/kota itu yang bekerja secara baik,” tuturnya.
Salah satu kepsek yang dimutasi jadi guru biasa, Sumiyati juga memberikan saran bahwasanya jika adanya mutasi atau penurunan jabatan, seharusnya perlu dikroscek dari bawah, supaya tidak dianggap mutasi secara sepihak. “Harus dicek kebenarannya, jangan langsung main mutasi jabatan saja,” Demikiannya.(ds2)
