By. Redaksi
Kupang – Ditaswara com. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kupang NTT melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara virtual, Selasa (26/5), Adanya kegiatan ini sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang diikutinoleh sedikitnya 73 peserta dari berbagai instansi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut dipandu Monika Norshirma, SKM., M.Kes selaku Epidemiolog Kesehatan Muda pada Loka Labkesmas Kupang.
Kepala Loka Labkesmas Kupang, Majematang Mading, SKM., M.Ked.Trop menegaskan, standar pelayanan menjadi tolok ukur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
” Penyusunan standar pelayanan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, penyelenggara pelayanan diwajibkan melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan serta penetapan standar pelayanan, ” katanya.
Lebih jauh dikatakannya,ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, Majematang juga dalam arahannya saat pembukaan kegiatan.
Ia menjelaskan, standar pelayanan hanya memiliki legitimasi hukum apabila telah dibahas dan disepakati bersama melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik.
” Loka Labkesmas Kupang sebagai unit pelayanan publik di bidang laboratorium kesehatan masyarakat berkewajiban menyusun standar pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat sebelum diterapkan secara resmi, ” imbuhnya.
Kegiatan orum Konsultasi Publik Lokal menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menjaring masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang dilaksanakan.
Di harapkan melalui forum ini, pihaknya berharap tercipta hubungan yang terbuka, transparan, dan konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Ia juga mengakui pelayanan publik yang baik tidak dapat dibangun sendiri tanpa dukungan, kritik, saran, dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Karena itu, Majematang mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum sebagai ruang dialog untuk bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai tantangan pelayanan publik.
Menurutnya, FKP juga menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga dapat memitigasi potensi keluhan dan menghindari terjadinya maladministrasi.
“Standar pelayanan yang disusun harus implementatif dan mampu mendorong peningkatan indeks kepuasan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia turut mengajak seluruh jajaran meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, memperkuat budaya kerja responsif, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan secara daring, di antaranya Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang, Kepala Bapelkes Mataram, para dekan fakultas kesehatan dan kedokteran dari Universitas Nusa Cendana Kupang serta Universitas Mataram, Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota se-NTT dan NTB, organisasi profesi, LSM, hingga awak media.
Dalam kegiatan itu, sejumlah narasumber turut memaparkan materi secara bergilir. Kepala Loka Labkesmas Kupang menyampaikan profil lembaga, dr. Ro Rabian Rein Roza, M.Sc memaparkan standar layanan Loka Labkesmas Kupang, sementara Ruben Wadu Wila, SKM., M.Sc membahas pelayanan prima.
Setelah melalui diskusi dan sesi tanya jawab, para peserta forum menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rumusan sertab usulan strategis yang dirangkum dalam Maklumat Pelayanan sebagai komitmen bersama meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan masyarakat di masa kini dan yang akan datang. (ds1)
