Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Ribuan tenaga honorer dari berbagai wilayah Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati, Senin, (20/1) buntut tidak lolos CPNS dan PPPK. Adapun tujuan aksi ini juga untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah, khususnya terkait nasib dan masa depan para pekerja honorer.
Massa aksi nampak membawa alat peraga seperti, poster dan sejumlah spanduk bertuliskan berbagai macam keluhan selama menjalani profesi sebagai tenaga honorer.
Ketua Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur, Irwan Munazir, mengungkapkan bahwa honorer
tersebut mendapat besaran honor berbeda-beda mulai dari Rp550 ribu, Rp650 ribu hingga Rp 750 ribu. ”Kami meminta pemerintah memperhatikan nasib kami para honorer,” ucapnya, disela kegiatan demonstrasi tersebut.
Berikut empat tuntutan para tenaga honorer yaitu, meminta supaya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Kemudian mendesak penghentian sementara pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga proses penataan tenaga non-ASN selesai, atau hingga PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu.
”Kami meminta penyelesaian proses penataan tenaga non-ASN berbasis data dalam kurun waktu maksimal dua tahun,” harapnya.
Selain itu massa juga meminta Pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur diminta untuk memberikan transparansi akan data tenaga kerja honorer.
Sementara itu, perwakilan massa aksi, Aisyah, dalam hearing bersama Pj. Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, menyampaikan dirinya bekerja sebagai tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas telah mengabdi belasan tahun dengan gaji kecil bahkan tidak ada mendapatkan jaminan kesehatan.
”Lihatlah, pandanglah kami pak. Bahkan kami honorer tidak mendapatkan BPJS mungkin, dari teman-teman lain yang ada gak,” ujarnya disambut teriakan massa aksi lainnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi gaji honorer yang sangat kecil dan dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan, terlebih harga bahan makanan yang naik.(ds2)
