Puluhan Guru Honorer K2 di Lotim Geruduk Kantor DPRD
Lombok Timur (Ditaswara.com) – Puluhan tenaga guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kategori Dua (FGHD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), gelar hearing dengan instansi terkait di Gedung DPR Lotim. Hal itu dilakukan untuk meminta kejelasan nasib para mantan guru honorer K2.
Koordinator FGHD, Ahmad Munir mengatakan bahwa para guru honorer K2 meminta agar Pemkab Lotim menambah jumlah formasi pada PPPK dan CPNS agar para guru honorer K2 bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi PPPK maupun PNS. .
“Tidak ada jalur khusu untuk K2 pada pelaksanaan PPPK saat ini, jumlah kami K2 mencapai 600 lebih di Lotim. Itu pun ada yang tidak bisa ikut karena terkendala formasi. Kami minta semoga kami diprioritaskan,” jelasnya saat selesai hearing di Kantor DPRD Lotim, Selasa (25/05/2021).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 tersebut, dengan melakukan komunikasi dengan pihak provinsi maupun pusat.
“Kita sudah berusaha lakukan komunikasi untuk nasib mereke (tenga honorer K2).Akan tetapi penerimaan PPPK maupun PNS tersebut ditentukan oleh pusat melalui jalur tes,” ungkapnya.
Para guru honorer K2 meminta untuk diprioritaskan pada saat tes, akan tetapi pembukaan CASN terbuka untuk umum. Hanya saja, kata Salmun, dalam pelaksanaan tes, tenaga honorer K2 tersebut bisa dapat bonus tambahan 10 poin dibanding dengan yang lain.
“Saat ini semua melalui teknologi, jadi persiapkan diri. Kalau kita tidak bisa teknologi, jangan terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri,” cetusnya.
Selain itu, Ketua DPRD Lotim, Murnan meminta kepada Pemkab Lotim untuk serius dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer. Dikatakannya Murnan bahwa hla itu bukan beban bagi pemkab, terlebih gaji para K2 jika lulus menjadi PPPK maupun PNS ditanggung oleh pusat.
“Sangat disayangkan memang formasinya sangat sedikit, jadi itu yang membuat kita agak kesulitan dan juga permasalahannya data K2 belum lengkap saat itu maka tidak diajukan semuanya,” kata Murnan.
Pihak DPRD sendiri akan berkomunikasi dengan Bupati Lotim terkait langkah khusu yang akan ditempuh bagi para mantan K2 di Lotim yang tidak lulus padaa saat tes sebelumnya. Maka dari itu, Murnan meminta K2 ini untuk melengkapi datanya. (Gib)
