Oleh Redaksi.
SUMBAWA–Ditaswara.com. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa resmi dikukuhkan sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam upaya memperkuat budaya sadar bencana di daerah tersebut. Pengukuhan FPRB ini menjadi langkah strategi dalam mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan relawan kebencanaan untuk meningkatkan ketangguhan wilayah menghadapi berbagai potensi bencana. Kegiatan ini juga didukung oleh Program SIAP SIAGA bersama dengan mitra pelaksana KONSEPSI.
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot mengatakan, ketangguhan bencana bukan lagi narasi dalam buku pelajaran atau sekadar teori yang dibicarakan di ruang-ruang kelas. Ketangguhan bencana harus menjadi langkah konkret di tengah masyarakat.
“Hari ini kita menyaksikan sendiri berbagai peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan,” kata Bupati Jarot saat pengukuhan FPRB Sumbawa, Rabu (2/3). Dia merasakan berbagai bencana di Kabupaten Sumbawa. Mengingatkan bahwa meskipun manusia tidak memiliki kuasa untuk mengatur alam, manusia memiliki kendali penuh atas perilakunya dalam menghadapi amuk alam tersebut.
Bupati menyampaikan ketahanan daerah tidak hanya dibangun dari beton dan infrastruktur, melainkan dari kesiapsiagaan manusianya. FPRB Sumbawa diharapkan tidak hanya menjadi struktur formal, melainkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, lembaga sosial, akademisi, hingga masyarakat akar rumput.
Salah satu poin penting yang ditekankan bupati adalah diseminasi pengetahuan kebencanaan. Bupati tidak ingin literasi bencana hanya berhenti di tingkat kabupaten. Bupati bermimpi tentang sebuah sistem di mana setiap desa, bahkan hingga setiap Rukun Tetangga (RT), memiliki setidaknya satu orang yang tangguh—paham apa yang harus dilakukan saat sirine darurat berbunyi atau saat tanah mulai bergetar.
“Di desa-desa harus diperkuat literasi kebencanaan. Minimal di setiap RT ada orang yang paham bagaimana menghadapi kondisi darurat,” katanya.
Fokus utamanya adalah perlindungan bagi mereka yang paling rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta para ibu rumah tangga yang seringkali berada di garis depan saat musik datang melanda.
Ketua FPRB Sumbawa Zulfikar Demitry menyampaikan bahwa penguatan budaya sadar bencana tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk pengembangan desa tangguh bencana. Sejalan dengan itu, dalam rapat kerja tahunan yang digelar setelah pengukuhan di hari yang sama, dibahas sejumlah agenda prioritas, antara lain penguatan desa mitigasi bencana, penyusunan regulasi kebencanaan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga setiap program pembangunan memiliki perspektif mitigasi dan kesiapsiagaan.
“FPRB Sumbawa mendorong penyusunan peraturan yang lebih komprehensif sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, sekaligus memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan,” katanya.
Penguatan mitigasi di tingkat desa menjadi fokus utama karena desa dinilai sebagai garda terdepan dalam menghadapi bencana. Dengan kapasitas yang memadai, desa diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan awal secara mandiri.
Melalui pengukuhan ini, FPRB Sumbawa diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana. (ds)
