Pemkab Lombok Timur Tahun 2024 Targetkan UHC 98 Persen

Penulis : Buati Sarmi

Editor: Mustaan Suardi

Lombok Timur – Ditaswara.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) di tahun 2024 ini targetkan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Covarage (UHC) mencapai 98 persen. Dimana sebelumnya pada 1 Desember 2023 lalu berada di angka 95 persen lebih.

Dalam rangka mengoptimalkan UHC, Pj. Bupati Lotim, H. M Juaini Taofik mengajak dan mengimbau masyarakat untuk memeriksa keanggotaan BPJS kesehatan baik itu di kantor BPJS ataupun Puskesmas terdekat sesuai domisili. Selain itu, Camat dan Kepala Desa diharapkan dapat membantu masyarakat terkait keaktifan BPJS kesehatan tersebut.

Imbauan itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna di Ruang Kerjanya Bupati, Selasa (20/2).

Taofik menerangkan bahwa persentase UHC tersebut akan semakin bermakna ketika masyarakat mengaktifkan keanggotaannya. “Dari 98 persen baru 95,37 persen yang aktif BPJS Kesehatannya, atau masih ada kekurangan 2,63 persen atau sekitar 57 ribu jiwa masih belum mengaktifkan kepesertaan BPJS yang iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Menurutnya dengan hal tersebut, keperluan masyarakat hanya perlu mendatangi BPJS Kesehatan atau Puskesmas terdekat dengan menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK).

“Peserta bantuan iuran (PBI) ini tidak perlu melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena dibayarkan melalui APBD Lombok Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Lombok Timur H. Hasni, turut mendampingi Pj. Bupati pada kesempatan itu, menyampaikan Pemda telah menyiapkan dana Rp.61,9 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan itu demi mencapai UHC 98 persen di Januari lalu.

Masih di kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Gusti Ngurah Catur Wiguna mengatakan bahwa pertumbuhan keanggotaan BPJS Kesehatan masyarakat di daerah Lombok Timur usai mencapai UHC berada di angka 1600 orang dibanding sebelum UHC.

“Angka tersebut bersumber dari pokok pikiran DPRD dan KPPS. Kami pun mengharapkan masyarakat dapat mengaktifkan kepesertaan sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dimanfaatkan,” demikiannya. (ds2)