By. Redaksi
JAKARTA, Ditaswara.com – Persoalan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri menjadi bahasan utama dalam buku _Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia_.
Buku tersebut ditulis oleh Pengurus PWI Pusat, Dr. Eddy Iriawan*, yang menjabat Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat. Buku ini menawarkan pendekatan pengelolaan komunikasi Polri di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin cepat akibat media sosial.
Eddy mengatakan, buku ini merupakan pengembangan dari disertasinya di Program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP USU. Ia sengaja membukukan hasil penelitiannya agar tidak berhenti sebagai karya ilmiah semata.
“Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat persoalan di lingkungan kepolisian cepat menjadi konsumsi publik. Bahkan muncul diksi *”no viral, no justice”* yang menjadi tantangan tersendiri bagi Polri.
Apa itu Model PRISM
Model yang ditawarkan adalah *PRISM* singkatan dari:
– *P*articipation (Partisipasi)
– *R*esponsiveness (Responsif)
– *I*ntegrity (Integritas)
– *S*ynergy (Sinergi)
– *M*onitoring (Pemantauan)
“Citra negatif Polri sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan,” ungkap Eddy.
Buku ini menawarkan langkah konkret: mengenali isu sejak awal, memantau tagar, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial, hingga menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi, membuka ruang dialog, dan evaluasi dampak komunikasi.
Ketua Umum PWI Pusat *Akhmad Munir* didampingi Sekjen *Marthen Selamat Susanto* mengatakan PWI Pusat akan menggelar bedah buku ini dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk Polri.
> “Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat,” kata Munir.
PWI Pusat berharap bedah buku ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian, dan publik untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat di era media sosial.(ds1)
