By. Redaksi.
JAKARTA, Ditaswara. com.Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan mengejutkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan Mahkamah tidak menemukan dokumen kelulusan yang bisa menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
“Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,” ujar Arsul Sani di Gedung MK.
Mahkamah mengungkap, dasar penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Kemendikdasmen No. 9149/D.D1/KS/2019 ternyata hanya berupa _certificate of attendance_ dan _academic records_, bukan ijazah kelulusan.
Meski Temukan Fakta, MK Tolak Diskualifikasi
Meski menemukan fakta tersebut, MK memutuskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan dua alasan:
1. Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai peserta Pilpres.
2. Tahapan Pilpres 2024 telah berakhir sejak Gibran dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” tegas Adies.
Amar putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo: “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.”
Permohonan ini diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 warga lainnya.
*Tindak Lanjut di Lembaga Lain*
MK menyebutkan persoalan keabsahan syarat capres/cawapres bukan lagi ranah sengketa hasil pemilu, melainkan menjadi kewenangan lembaga yang diatur dalam UUD 1945 untuk menindaklanjuti.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Wakil Presiden belum memberikan tanggapan resmi.(ds1)
–
