Home Lombok Timur Kesal Tidak Ada TPA, Warga Sembalun Lawang Protes Hingga Buang Sampah di...

Kesal Tidak Ada TPA, Warga Sembalun Lawang Protes Hingga Buang Sampah di Kantor Desa

302
0

Penulis: Buati Sarmi

Editor: Mustaan Suardi

*Lombok Timur – Ditaswara.com* Diduga kesal terhadap penanganan sampah yang dinilai belum maksimal, warga desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, membuang tumpukan sampah di halaman kantor desa sebagai bentuk protes, pada Rabu (9/10).

”Warga sudah lama mengeluhkan masalah sampah ini. Mereka merasa penanganan yang dilakukan belum maksimal,” ujar Misbah, Pjs Kades Sembalun Lawang, saat dikonfirmasi awak media.

Menurutnya, masalah sampah di desa memang sudah lama menjadi persoalan yang belum teratasi. Bahkan sebelumnya, pengelolaan sampah dan air bersih di desa ini ditangani oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, upaya tersebut terhenti lantaran tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.

”Saya langsung menanyakan soal sampah dan air ke BUMDes, dan hasilnya memang pengelolaan itu mandek,” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan sampah di Sembalun Lawang adalah sulitnya mencari lokasi TPA yang sesuai. ”Kendala beratnya di lokasi pembuangan. Kemana kita harus buang sampah sebanyak ini,” tuturnya.

Mengatensi aksi protes warga tersebut, pemerintah desa langsung melakukan audiensi untuk mencari solusi bersama. Kemudian sebagai langkah awal, sampah yang dibuang di halaman kantor desa tersebut akan dibersihkan secara gotong royong besok Kamis (10/10). ”Tadi pagi belum, rencananya besok pagi kita gotong royong membersihkan sampah ini,” tambahnya.

Dijelaskannya, bahwa Pemdes juga tengah mencari lokasi sementara untuk menampung sampah warga sebelum dibawa ke TPA. Dan beberapa lokasi potensial telah disurvei untuk dijadikan tempat pembuangan sementara. ”Kami sudah melakukan survei ke beberapa lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan TPA sementara,” imbuhnya.

Guna mengatasi masalah sampah secara jangka panjang, Pemdes Sembalun Lawang berencana memanfaatkan TPA milik pemerintah Kabupaten Lombok Timur. ”Dalam audiensi tadi, kita juga membahas solusi jangka panjang. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan TPA milik pemerintah Kabupaten di Ijo Balit,” terangnya.

Baca Juga :  Upaya Turunkan Angka Stunting, DP3AKB Lotim Ubah Strategi Penanganan Untuk Hasil Optimal Lombok Timur - Ditaswara.com. Dalam rangka upaya penurunan angka stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) berupaya dengan mengubah strategi yang lebih intensif dan terukur. Dilakukannya strategi perubahan adalah untuk mencapai hasil optimal setelah hasil audit menunjukkan bahwa pendampingan yang tidak berkesinambungan menjadi salah satu faktor lambatnya penurunan angka stunting. ”Penurunan angka stunting dari tahun 2022 ke 2023 hanya 0,1 persen, dari 21,7 persen menjadi 21,6 persen. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan belum optimal,” ucap Kadis DP3AKB Lombok Timur, H. Ahmat dalam kegiatan Gerakan Nasional Tingkatkan Integrasi (GENTING) di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Kamis (27/2). Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini mengubah pendekatan dengan mengintensifkan peran orang tua asuh. Pendampingan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berkelanjutan selama dua tahun, dengan fokus pada intervensi nutrisi dan non-nutrisi. ”Intervensi nutrisi membutuhkan anggaran sekitar Rp.15 ribu per hari. Oleh karena itu, bantuan diharapkan diberikan selama dua tahun penuh untuk memastikan kecukupan gizi anak,” jelas H. Ahmat. Kendati demikian, durasi pendampingan oleh orang tua asuh tidak harus selalu dua tahun penuh. Tim pendamping keluarga (TPK) di lapangan akan memastikan keberlanjutan pendampingan, bahkan jika orang tua asuh hanya mampu memberikan bantuan dalam waktu singkat. ”Jika seorang orang tua asuh hanya mampu mendampingi selama tiga bulan, kami akan memastikan ada orang tua asuh lain yang melanjutkan pendampingan. Kami akan terus memantau hingga anak tersebut tidak lagi berstatus stunting,” katanya. Disebutkan dengan strategi ini, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan. Secara nasional, target penurunan adalah satu juta kasus, sementara NTB sendiri menargetkan pendampingan terhadap 38.126 bayi stunting. ”Kami memiliki data lengkap by name by address (BNBA) dari bayi-bayi yang membutuhkan pendampingan. Jika ada pihak, termasuk media, yang ingin menjadi orang tua asuh, kami akan berikan datanya,” imbuhnya. ”Perkembangan anak-anak yang didampingi akan terus dipantau, termasuk peningkatan berat badan dan tinggi badan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi ini dalam menekan kasus stunting,” pungkasnya.(ds2)

Misbah sendiri berharap dengan adanya upaya bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, masalah sampah di Sembalun Lawang dapat segera teratasi. ”Kami akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Semoga dengan kerjasama semua pihak, masalah sampah di desa kita bisa segera teratasi,” tutupnya.

Sementara itu, Salah seorang warga masyarakat Desa Sembalun Lawang, H. Risdun, mengungkapkan bahwa masyarakat telah menyampaikan keluhan terkait masalah sampah ini pada saat musyawarah desa. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah desa.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar pemerintah desa segera menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Masyarakat merasa kepedulian pemdes terhadap masalah sampah ini masih kurang,” kata warga desa Sembun Bumbung, H. Risdun, saat dikonfirmasi media ini.

Menurutnya, pemerintah desa seharusnya lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Meskipun dari sisi kemampuan anggaran dan SDM desa sangat terbatas, namun setidaknya ada upaya untuk mencari solusi,” pungkasnya.

H. Risdun juga menanggapi adanya perbandingan antara Desa Sembalun Lawang dengan desa-desa lain di Kecamatan Sembalun terkait pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa perbandingan tersebut tidak perlu dilakukan.

“Menurut saya aksi ini tidak perlu terjadi. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini desa dan kita semua bisa berfikir dan bisa lebih baik lagi dengan desa-desa yang lain,” katanya.

Ia berharap agar pemerintah desa segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi masalah sampah ini dengan melibatkan seluruh masyarakat. “Apa yang dilakukan oleh masyarakat hari ini, segera diatasi oleh Pemdes Sembalun Lawang dengan bekerjasama dengan masyarakat,” pungkasnya.(ds2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here