Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Kepemimpinan baru masa pemerintahan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lotim minimal Rp500 miliar. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung Kamis (6/3) di Ballroom Kantor Bupati.
Bupati Haerul pada rapat perdananya tersebut menyampaikan harapannya kepada OPD terkait agar dapat bekerja keras mendukung upaya optimalisasi PAD yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah.
Berkaitan dengan itu Bupati juga meminta dilakukan audit terhadap sejumlah BUMD seperti PD selaparang Agro dan PT Energi Selaparang, rumah sakit umum daerah (RSUD), BAZNAS, juga Dinas Pendidikan.
”Jika ditemukan kerugian negara lembaga-lembaga terkait diminta untuk melakukan pengembalian. Langkah ini sebagai cara baru yang akan ditempuh untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lombok Timur,” ucap Bupati Haerul.
“Jangan hanya bicara, perbanyak kerja, “ tegasnya.
Sementara itu, terkait pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem, Bupati meminta agar mendapat perhatian serius, sehingga mengurangi beban mereka,
“BPJSnya diberikan tanda khusus sehingga menjadi perhatian dari layanan kesehatan. Khusus kepada OPD terkait agar pelayanan dapat diberikan dengan mengutamakan senyum, sapa, melayani, dan bahagia,” ujarnya.
Di hadapan seluruh pimpinan OPD, camat, pimpinan BUMD, dan jajaran eselon III, Bupati Haerul tak luput menyinggung inflasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Khususnya seluruh OPD dan tim pengendali inflasi diharapkan bergerak aktif.
”Khusus kepada Dinas Pertanian diminta untuk membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat dua komoditas tersebut kerap menjadi penyumbang terjadinya inflasi. Selain itu diminta pula agar dapat melakukan inventarisasi petani yang belum masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK),” jelasnya.
Masih terkait inflasi, Dinas Perdagangan diarahkan agar dapat melakukan pengawasan terhadap LPG bersubsidi, termasuk mengecek isinya. Dengan demikian tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
Bupati juga memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan, baik di sarana publik maupun perkantoran. Ia berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun OPD lainnya untuk memperhatikan aspek kebersihan, baik di sarana umum maupun lingkungan kantor masing-masing.(ds2)
