Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Tambang galian C ilegal di desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, kembali mencemari lahan pertanian dan perkebunan, irigasi, bahkan juga mengotori pemukiman sehingga membuat masyarakat banyak mengeluhkan kejadian tersebut.
Salah seorang warga Desa Korleko, Lalu Ismail Fahmi, mengatakan bahwa pembuangan limbah galian C baik legal maupun ilegal mengakibatkan lahan pertanin menjadi tercemar. Seperti lahan pertanian di penuhi oleh batu apung, pasir tanah yang hitam pekat bekas oli, serta air irigasi menjadi keruh dan berbau.
”Limbah yang masuk ke lahan pertanian ini mengakibatkan tanaman petani menjadi tidak bisa tumbuh bahkan banyak yang mati. Dan hampir semua sawah petani di desa Korleko terdampak,” ucapnya, saat ditemui media ini, Jum’at (27/9).
Dituturkan, petani di desa Korleko saat ini tidak lagi bisa menanam padi lantaran benih padi yang disemai gagal tumbuh efek tanah yang sudah tercemar limbah galian C. Atas kejadian ini, Lalu Ismail berharap agar pemerintah lekas menindak tambang-tambang galian C Ilegal maupun legal yang beroperasi agar tidak membuang limbahnya secara sembarangan.
”penambang resmi ataupun tidak resmi ini tidak taat dengan SOP. Mereka membuang limbah secara sembarangan sehingga air sehari-hari yang dulunya kami gunakan untuk mandi, mencuci dan dialirkan ke masjid itu menjadi sangat keruh dan sekarang tidak bisa lagi digunakan,” terangnya.
Semantara itu, Kasi Trantib Desa Korleko, Safari Rahman Zain, mengatakan bahwa dampak galian C ini sangatlah merugikan masyarakat desa Korleko dan pemerintah desa Pemdes setempat. Kondisi ini pun sudah berlangsung sejak 12 tahun, namun tidak kunjung bisa ditangani pemerintah daerah.
”Banyak masyarakat yang dirugikan mulai dari petani, perkebun, masyarakat biasa hingga nelayan,” ujarnya menjawab media ini.
Lanjut dikatakannya, aktivitas dari kegiatan tambang ini pun sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Karena peristiwa ini juga memicu masyarakat jadi enggan membayar pajak.
”Berbagai langkah telah ditempuh oleh masyarakat dan Pemdes Korleko untuk menyelesaikan permasalah ini, namun tidak kunjung temukan titik penyelesaian. Masyarakat menduga banyak oknum-oknum yang melindungi aktivitas penambangan tersebut,” pungkasnya.(ds2)
