Penulis : Buati Sarmi
Editor : Mustaan Suard
Lombok Timur – Ditaswara.com. Satu diantara program prioritas Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim) adalah menggenjot Universal Health Coverrage (UHC). Adapun langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengcover semua masyarakat miskin ekstrim masuk sebagai pengguna BPJS aktif.
Pj Bupati Lotim H.M. Juaini Taofik mengatakan bahwa menjadi salah satu diantara program prioritas masa kepemimpinannya adalah menggenjot Universal Health Coverrage (UHC). “Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa menjadi program prioritas kita selain program yang lain yaitu meningkatkan capain UHC kita dari 92 dengan 95 persen,” ucapnya saat dimintai keterangan media ini, Jumat (6/10).
Disebutkannya walaupun saat ini fasilitas kesehatan (Faskes) yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (Sukma) juga relatif banyak. Kendati demikian, semua tidak ada gunanya apabila masyarakat miskin terutama yang kategori desil satu, dua dan masyarakat miskin ekstrim tidak bisa berobat di Faskes tersebut.
Dalam hal ini kata dia, jumlah masyarakat miskin yang masuk dalam kategori miskin ekstrim di Lotim saat ini tercatat sebanyak 56 ribu jiwa. Sebab itu, Taofik memastikan masyarakat miskin ekstrim tersebut sudah tercover BPJS kesehatan.
Dilakukannya hal tersebut guna memudahkan mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. “Mekipun masyarakat miskin ini berpenghasilan Rp 50 ribu perhari, tetapi kalu mereka tidak tercover BPJS kesehatan maka pasti uang mereka akan habis. Maka saya tekankan dan pastikan mereka harus tercover BPJS kesehatan,” jelas Taofik.
Di lain tempat, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Suroto mengungkapkan bahwa masyarakat miskin kategori desil satu, dua dan masyarakat miskin ekstrim sudah diusulkan semua. Walaupun nantinya belum masuk sebagai peserta PBI BPJS kesehatan, Suroto mengatakan bahwa hal itu karena terkendala dengan dokumen kependudukan, seperti KTP belum online, ganda dan lainnya.
“Makanya sekarang kami bersama Dukcapil mendorong masyarakat yang belum punya KTP online, kalau tidak online itu akan menyulitkan kita untuk membantu. Bahkan anak yang baru lahir kita minta juga untuk segera di urus karena kalu tidak diurus nanti dinonaktifkan,” jelas Suroto.
Adapun jumlah masyarakat miskin di Lotim yang mendapatkan PBI BPJS kesehatan di Lotim sebanyak 70 ribu lebih, baik yang bersumber dari APBN, APBD dan sering anggaran dengan Pemprov NTB.
Lebih jauh diungkap Suroto bahwa dalam waktu dekat ini Dinsos Lotim akan menyisir masyarakat miskin yang belum tercover BPJS kesehatan. Dirinya berharap agar masyarakat yang merasa sudah mampu untuk bisa mengundurkan diri dari peserta penerima PBI. Sehingga bisa dialihkan kepada masyarakat yang betul-betul berhak untuk menerima.
“Kami harap masyarakat yang merasa sudah mampu itu bisa mengundurkan diri dari PBI dan mengambil yang mandiri saja, supaya itu bisa kita alihkan juga ke yang miskin,” pungkasnya.(ds2)
