Penulis : Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah menjadi sorotan tajam. Munculnya sederet persoalan di lapangan, mulai dari dugaan keracunan hingga ketidaksesuaian menu, memicu DPRD Lombok Timur untuk memanggil pihak Satuan Tugas (Satgas) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah pengawasan terhadap program prioritas nasional tersebut. Pihaknya sengaja memfasilitasi pertemuan antara Satgas, SPPG, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membedah kendala yang ada.
”Ini inisiatif kami (DPRD) untuk mempertemukan seluruh stakeholder. Persoalan yang muncul di masyarakat harus diurai bersama,” ungkap Yusri pada Senin (19/1).
Yusri menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya standar operasional dapur MBG dan ketersediaan bahan pangan. Ia memberi peringatan keras agar Satgas meningkatkan pengawasan secara ketat.
”Jika ada dapur yang terbukti melanggar aturan, harus ada sanksi bertahap. Bahkan kalau memang fatal, jangan ragu untuk melakukan penutupan dapur,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas MBG Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, mengakui bahwa mengelola program ini di Lotim memiliki tantangan tersendiri karena volumenya yang sangat besar.
Diungkapkan bahwa total dapur di NTB sekitar 400 unit. Sedangkan total dapur di Lotim sebanyak 213 unit (Hampir separuh dari total se-Provinsi).
”Potensi persoalan memang besar karena hampir 50 persen dapur di NTB ada di Lombok Timur,” jelas Juaini.
Ia juga membeberkan fakta bahwa dari 213 dapur yang ada, baru 134 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia mendorong SPPG lainnya untuk segera melakukan percepatan sertifikasi demi menjamin keamanan pangan siswa.
Meski diterpa kendala teknis, Juaini yang juga Sekda Lotim ini mengklaim program MBG membawa angin segar bagi sektor pertanian lokal. Berdasarkan data BPS, keuntungan petani di Lombok Timur menunjukkan tren positif.
“Pada 2024 nilainya sekitar 123 persen, dan pada 2025 berdasarkan rilis BPS meningkat menjadi 138 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan keuntungan bagi petani kita karena bahan bakunya diserap secara lokal,” pungkasnya.(ds2)
