Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (22/1), Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan desa untuk menyukseskan program strategis nasional ini.
Sekda Muhammad Juaini Taofik memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Lombok Timur. Menurutnya, antusiasme ini menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pusat.
”Kehadiran para Kades ini adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan. Ini pilar penting dalam pelaksanaan kebijakan, selain kesiapan sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi yang jelas,” ucap Sekda.
Meski semangat pembangunan tinggi, data menunjukkan adanya kendala serius di lapangan terkait ketersediaan lahan untuk gerai pergudangan KDKMP. Berdasarkan data dari Kodim 1615/Lotim, terdapat berbagai tipologi masalah lahan di puluhan desa:
36 Desa: Luas lahan tidak sesuai ketentuan.
24 Desa: Lokasi tidak strategis.
14 Desa: Sama sekali tidak memiliki potensi lahan.
15 Desa: Terkendala proses tukar guling.
22 Desa: Terdapat bangunan di atas lahan rencana.
Sisanya: Terkendala izin (8 desa) dan kebutuhan penimbunan lahan (11 desa).
Menyikapi hal tersebut, Sekda menginstruksikan agar desa mengoptimalkan aset mandiri sebelum melirik lahan milik kabupaten atau provinsi.
Sebagai langkah konkret, Pemkab membentuk tiga Desk Khusus untuk mengurai benang kusut perizinan dan aset.
Ketiga desk ini dipimpin langsung oleh:
Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Kepala Dinas PMD.
Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur.
Senada dengan Sekda, Dandim 1615/Lombok Timur Letkol Inf. Eky Anderson meminta para kepala desa jujur dan detail dalam memverifikasi kondisi lahan masing-masing sebelum dibawa ke meja diskusi desk.
”Kami minta Kades verifikasi dulu kondisi riilnya di masing-masing desk yang sudah ditetapkan. Setelah datanya klir, baru kita laksanakan peninjauan lapangan secara kolektif,” tegas Letkol Eky.
Pembangunan KDKMP ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui ketersediaan stok pangan dan kebutuhan pokok yang lebih terorganisir di wilayah Lombok Timur.(ds2)
