Penulis : Buatin Sarmi
Editor : Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com.Bupati Lombok Timur H.M Sukiman Azmy, pada rapat evaluasi pengelolaan pasar dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), mengingatkan kepada jajarannya agar dapat lebih mencermati capaian PAD saat ini dan berupaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dan secara spesifik menyoroti realisasi PAD Dinas Perdagangan yang merupakan leading sektor pengelolaan pasar, namun tak dipungkiri bahwa saat ini capaian PAD dari pasar umum mengalami penurunan. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama 1 kantor Bupati, Jumat (23/6).
Hadir pada kegiatan tersebut, Inspektur Inspektorat serta jajaran OPD lingkup kabupaten Lombok Timur, Kabag lingkup Setda dan Camat, serta kepala pasar.
Bupati Sukiman menyesalkan karena masih terdapat kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, termasuk dari pasar, bahkan di desa, ia meminta semua pihak untuk berikhtiar seoptimal mungkin agar PAD minimal 20% dari APBD, atau sekitar Rp. 600 miliar.
Lebih jauh, selain meminta melakukan evaluasi tarif retribusi pasar, Bupati juga meminta agar para camat memberikan perhatian dengan melakukan penataan terhadap pasar yang ada di wilayah masing-masing karena kondisi pasar yang dinilai tidak nyaman, termasuk sampahnya. ” Menurut saya selama ini camat kurang berkordinasi dengan OPD terkait, sehingga saya berharap agar kondisi pasar di berbagai wilayah dapat ditingkatkan sebagai upaya peningkatan pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, terkait pencegahan penggelapan pajak ia meminta kepala pasar yang lebih bertanggung jawab dan kompeten dalam menangani hal tersebut, “Cari yang mampu dan lebih progresif, panggil kepala pasar satu per satu. Jika tidak mampu, berhentikan!, jika mampu, lanjutkan!,” tegasnya
Tak hanya mengevaluasi sektor perdagangan, tetapi juga seluruh OPD penyumbang PAD. Ia meminta seluruh pimpinan OPD lebih aktif lagi dan turun langsung melihat kondisi di lapangan, “Tolong rekan-rekan turun ke lapangan. Benahi di lapangan, sehingga target kita bisa dicapai,” ujarnya.
Bupati juga sempat menyinggung kebocoran pajak desa yang mencapai ratusan juta rupiah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Efi Laila Kholis mengajak untuk menertibkan wajib pajak guna mendukung pembangunan. Ia pun menekankan pentingnya strategi untuk menarik pajak, utamanya dari wajib pajak besar.
Diingatkannya pula agar jangan sampai ada konflik kepentingan, “Jika tidak ada konflik kepentingan, kita pasti kerjanya nyaman dan sesuai tupoksi yang kita emban,” demikiannya.(aty)
