Penulis: Arkan Fawaz
Lombok Timur – Ditaswara.com. Dua organisasi besar pelajar dan mahasiswa di Lombok Timur, yakni Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (DPC HIMMAH NWDI) dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU), kompak melontarkan sikap tegas atas tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online (Ojol) saat aksi di depan Gedung DPR RI Jakarta.
Korban meninggal akibat tindakan represif oknum aparat penegak hukum (APH) yang dinilai tidak manusiawi serta melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM). Insiden ini menimbulkan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut keadilan.
HIMMAH NWDI: Tragedi Kemanusiaan, Tamparan Bagi Penegakan Hukum
Ketua Umum DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzanni Ardian, menegaskan bahwa peristiwa tersebut adalah tragedi kemanusiaan sekaligus tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.
“Aparat sejatinya bertugas melindungi masyarakat, bukan menindas hingga menimbulkan korban jiwa demi dalih keamanan. Ini jelas pengkhianatan terhadap konstitusi dan prinsip keadilan,” tegas Muzanni, Jumat (29/8).
HIMMAH NWDI mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa kompromi terhadap oknum aparat yang terlibat. Muzanni menambahkan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem penegakan hukum agar lebih humanis dan berlandaskan Pancasila.
IPNU Lombok Timur: Hentikan Represivitas, Pulihkan Kepercayaan Rakyat
Nada serupa juga disuarakan Ketua PC IPNU Lombok Timur, Asraful Habib. Menurutnya, kasus ini tidak boleh berlalu begitu saja karena telah mencoreng citra aparat sebagai pelindung rakyat.
“Rakyat menjadi korban dari kesewenang-wenangan. Tindakan tidak manusiawi ini bukan hanya melukai rakyat, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai Pancasila,” tegas Asraful.
IPNU Lombok Timur juga menegaskan akan terus mengawal jalannya proses hukum sembari memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Mereka menilai, satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara adalah dengan menegakkan hukum secara adil, transparan, dan humanis.
Desakan Bersama: Reformasi Aparat dan Pengawasan Internal
Baik HIMMAH NWDI maupun IPNU Lombok Timur menegaskan, tragedi ini tidak boleh dianggap biasa. Keduanya menyerukan agar pimpinan institusi penegak hukum meningkatkan pengawasan internal, memperketat pembinaan aparat, dan menegakkan budaya kerja yang menghormati HAM.
Mereka juga menekankan pentingnya penghentian segala bentuk represivitas aparat terhadap rakyat, pelajar, maupun mahasiswa.
Momentum Nasional
Di tengah kondisi Indonesia saat ini, di mana gelombang aksi dan demonstrasi marak terjadi, desakan dari HIMMAH NWDI dan IPNU Lombok Timur menambah suara lantang agar tragedi kematian ojol ini segera diusut tuntas.
Keduanya berharap, langkah hukum yang transparan akan menjadi titik balik reformasi penegakan hukum di Indonesia sekaligus mengembalikan wajah aparat sebagai pelindung rakyat, bukan penindas rakyat.(af)
