Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Gubernur Nusa Tenggara Barat, L. Muhammad Iqbal, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) program prioritas provinsi dan kabupaten/kota se-NTB pada Senin (25/8) di Sembalun.
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan implementasi program strategis nasional di daerah, dengan penekanan pada penanganan kemiskinan Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, dan sektor swasta untuk menyukseskan sejumlah program prioritas nasional. Program-program ini mencakup Program Desa Berdaya dan Kemiskinan, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta berbagai program lain di sektor rehabilitasi lahan, infrastruktur, dan kepegawaian.
”Rakor ini adalah langkah awal yang membahagiakan. Sudah saatnya kita duduk bersama untuk merumuskan agenda yang bisa kita usulkan secara kolektif demi kebaikan NTB,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrabnya.
Gubernur menyoroti Program Desa Berdaya sebagai fokus jangka panjang pemerintah provinsi selama 4,5 tahun ke depan. Program ini menargetkan 20 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh NTB. ”Kita akan mengintervensi 20 desa target kemiskinan ekstrem tahun ini, dengan harapan bisa dimulai pada bulan September,” jelasnya.
Untuk mendukung program ini, Pemerintah Provinsi NTB akan mengumpulkan data dan meminta komitmen dari seluruh pihak, termasuk OPD, BUMN, dan swasta. Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur berharap rakor ini dapat memperjelas penanggung jawab dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, turut memaparkan data kemiskinan di wilayahnya sebagai langkah awal penguatan sinergi. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Lotim masih berada di angka 14,51%, dengan 3,21% di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.
”Untuk yang miskin ekstrem ini ada sekitar 15 ribu kepala keluarga atau setara dengan 46 ribu orang,” ungkap Bupati Warisin.
Berdasarkan identifikasi Dinas Sosial, kelompok rentan ini mayoritas berasal dari sektor petani, nelayan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang rumahan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memulai intervensi dengan memberikan modal usaha. Upaya ini didukung oleh penambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar, serta kolaborasi dengan Baznas, perusahaan melalui program CSR, individu dermawan, hingga NGO.
”Pengentasan kemiskinan di Lotim tidak bisa hanya dilakukan oleh kami di kabupaten, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari provinsi dan pusat,” tambahnya.
Bupati Warisin juga mengusulkan dua desa di Lotim, yaitu Desa Tete Batu dan Desa Pringgabaya Utara, sebagai target Program Desa Berdaya. Ia berharap kedua desa tersebut bisa menjadi contoh keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi.
Rakor ini tidak hanya dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti, tetapi juga oleh sejumlah pemimpin daerah lainnya. Turut hadir para Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dari Dompu, Sumbawa Barat, Mataram, Sumbawa, Bima, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kolektif untuk menyukseskan program-program prioritas nasional di wilayah NTB.(ds2)
