KEWENANGAN PENANGANAN SDGs LOMBOK TIMUR BELUM JELAS.
LOMBOK TIMUR.Ditaswara.com. Ada kesan bahwa laporan Sustainable Development Goal (SDGs) 2022 berjalan stagnan,hal ini di sebabkan karena tidak jelasnya kewenangan Kabupaten dan tidak ada tindak lanjut dari laporan itu sendiri.
“Di harapkan dalam rapat koodinasi Tingkat Kabupaten Lombok Timur ini persoalan yang tidak jelas tersebut dapat di selesaikan sehingga tidak mengambang,” kata Kepala Bapeda Lombok Timur Hj.Baiq Miftahul Wasli SE saat membuka Rakor Rabu (26/10).
Lebih jauh dikatakannya, Pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini mempunyai tujuan skala universal untuk membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan.Ada 3 pendekatan yang dilakukan yaitu pembangunan ekonomi,keterbukaan dalam tatanan sosial dan keberlangsungan lingkungan hidup.
“Secara filosofis pembangunan berkelanjutan mempunyai makna saling menghargai,menghormati,inklusif dan berlaku adil,memperhatikan keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan mahluk hidup lainnya,” imbuhnya.
Untuk agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Lombok Timur yaitu dengan mengembangkan strategi yang berpokus pada peningkatan kualitas SDM,kesejahteraan,kesetaraan gender,air bersih dan sanitasi,penurunan kesenjangan dan peningkatan kemitraan. Untuk Kabupaten Lombok Timur mengadopsi strategi melalui 4 jalur pembangunan yaitu pro-growth,pro-job,propor dan pro-environment.
Kabupaten Lombok Timur saat ini ada di urutan kedua tingkat kemiskinannya yaitu 15,28 persen,IPM nya 66,66 dan di tahun 2022 di target IPM menjadi 68.Hal yang mempengaruhi masalah IPM yaitu pendidikan,kesehatan,tingkat kesejahteraan.
“Kabupaten Lombok Timur mempunyai penduduk yang paling besar di NTB sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk merealisasikannya termasuk target SDGs,” jelasnya.
Kabid Perekonomian dan SDA Bapeda NTB mengungkapkan dalam Rakor bahwa untuk mencapai 17 tujuan SDGs sangat berat.Untuk rencana aksi membutuhkan banyak pihak untuk terlibat mulai birokrat,akademisi,LSM dan masyarakat.
“Dalam Rakor ini diharapkan kita melakukan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk mencapai target-target,dan melakukan evaluasi sampai semua Kabupaten dan kota.Ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi antar semua pihak baik di propinsi dan semua Kabupaten se-NTB.” Katanya.(ndk).
