Penulis : Redaksi
Editor : Mustaan Suardi.
Lombok Timur, Ditaswara.com. Meski PPKM sudah dicabut, akan tetapi Menteri Luhut mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan tidak melupakan protokol kesehatan. Vaksinasi booster juga masih perlu digalakkan, demikian pula monitoring kasus baru harus terus di laksanakan.
“Meskipun secara global pandemi covid-19 belum dinyatakan akan berakhir tetapi Pemerintah Indonesia sudah mencabut pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM),” katanya.
Lebih jauh dikatakan, pencabutan tersebut atas pertimbangan pengendaliannya pandemi covid-19, tingkat imunitas masyarakat yang tinggi, kesiapan fasilitas kesehatan yang lebih baik serta pemulihan ekonomi yang cepat. Disampaikannya keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras semua pihak yang berbasiskan data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya ia mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus bekerja keras demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera pasca pandemi.
“Untuk pemberian vitamin dan obat-obatan di fasilitas kesehatan, juga bantuan sosial untuk mendukung proses percepatan pemulihan ekonomi akan tetap dilanjutkan,” imbuhnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat penghentian PPKM pada Senin (2/1) secara berani menyampaikan pencabutan PPKM merupakan salah satu strategi transisi dari pandemi menjadi endemi. Dalam proses intervensi pemerintah tersebut akan diturunkan, kembali ke tingkat normal, sementara sosialisasi masyarakat akan ditingkatkan.
“Menentang h al ini akan dilaksanakan secara bertahap. Saya mengharapkan masyarakat untuk menjaga kesehatan kelompok dalam bentuk Gerakan masyarakat secara inklusif jauh lebih memiliki kekuatan dibanding intervensi pemerintah,” katanya.
Menkes, pada Rakor yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo itu juga meninjau kembali upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi pandemi covid-19, termasuk pula di dalam jejaring laboratorium yang jumlahnya terus ditambah.
Wakil Mendagri sebelum menutup Rakor tersebut mengingatkan bahwa pencabutan PPKM bukan pernyataan selesainya pandemi, sebab pencabutan status pandemi dilakukan WHO.
Rakor ini diikuti seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Pemda Lombok Timur diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Juani Taofik yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, Direktur RSUD Lombok Timur, beserta RSUD Patuh Karya.(red)
