Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Memasuki 6 tahun sejak terjadinya gempa bumi yang melanda pulau Lombok pada 2018 silam, hingga saat ini bangunan SDN 2 Batuyang Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur tak kunjung diperbaiki sehingga terancam diambil pihak swasta dalam hal ini Muhammadiyah.
Sebanyak 85 siswa dan siswi harus belajar di Hunian Sementara (Huntara) yang dibangunkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada saat gempa bumi tersebut. Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur yang diharapkan untuk melangsungkan pembangunan hingga saat ini tak kunjung ada kabar.
Kepala Sekolah SDN 2 Batuyang, Zohrah kepada media ini mengungkapkan keluh kesahnya karena tak kunjung mendapat respon serius yang ditunjukkan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur. “Kami sudah capek menyodorkan proposal bantuan ke Dikbud ini, namun sampai 6 tahun ini tidak ada hasil sama sekali tak ada respon serius,” Ungkapnya saat dimintai keterangan, Kamis (5/10).
Dituturkan Zohrah, bahwa alasan dari Dikbud sendiri yakni pembangunan SDN 2 Batuyang belum bisa dilakukan dikarenakan data Dapodik yang ada tidak sesuai dengan keadaan yang dilapangan. Kendati demikian, data Dapodik tersebut setiap tahun diperbaiki, namun setiap tahun pula ketika di cek ke Pusat Data Dapodiknya selalu berubah. “Sering kita perbaikan (Dapodik, red), bahkan kalau ada surat dinas langsung kita perbaiki, bahkan perbaikan itu kita di bantu pihak dari Dikbud semasa kepemimpinan pak Kadis yang dulu (Dewanto Hadi),” sebutnya.
Kendati semasa Kadis yang baru yakni Izzuddin, seolah olah pihak dari SDN 2 Batuyang tak dianggap. “Saya sering sekali mengirimkan pesan ke Pak Kadis yang baru (Izzuddin) namun hanya centang satu, ndak ada tanggapan seolah tak mau tau,” ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan, bahwa selama kurun waktu 3 tahun kepemimpinan Izzuddin, perbaikan yang diharapkannya terwujud untuk SDN 2 Batuyang tak jelas statusnya. Dimana saat ini keadaan sekolah yang persis berada di pinggir jalan provinsi itu kian menghawatirkan dan terancam diambil alih oleh pihak swasta yakni Muhammadiyah. “Kalau kita terus seperti ini mau tidak mau kita serahkan saja tanah ini ke pihak Muhammadiyah yang secara tegas akan memperbaiki dan mengubah statusnya menjadi pondok pesantren,” tegasnya.
Selain itu, kerusakan sekolah tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah siswa dari tahun ke tahunnya. Dimana pada tahun 2018 jumlah siswa yang ada sebanyak 180 namun kini hanya tersisa 80 siswa saja.
Menurunnya jumlah siswa tersebut akibat minimnya siswa baru, bahkan siswa kelas satu yang biasanya diisi puluhan orang siswa, sekarang hanya tersisa 8 sampai 12 orang saja. “Kita berharap ada tindak lanjut dari pak kadis, kalau hanya dijanjikan tanpa ada upaya untuk menepatinya kami lelah,” imbuhnya.
Sementara itu, sebelum berita ini di muat, wartawan media ini telah berupaya bertemu langsung dengan pihak Dikbud, namun tak bisa ditemui. Bahkan saat di hubungi lewat pesan WhatsApp dan ditelpon nomor Kadis Dikbud, Izzuddin hanya centang satu dan tidak aktif.(ds2)
