Pemda Lotim Evaluasi PAD, Tekankan Target Realistis Pada Sektor Pajak dan Retribusi
Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada, Senin (18/11) diikuti sejumlah pimpinan OPD.
Pj. Bupati Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, memimpin dan membuka langsung kegiatan koordinasi evaluasi PAD tersebut menyampaikan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 15 November lalu.
”Tahun ini IPM Lombok Timur mencapai angka 71,48 yang sebelumnya 70,65 atau naik 0,83. Peningkatan terjadi pada Umur Harapan Hidup (UHH) dari 71,72 pada tahun 2023 naik menjadi 71,95 pada tahun 2024 ini,” ucapnya.
Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat 0,01 poin dari 14,06 menjadi 14,07. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat dari 7,12 menjadi 7,36. Sedangkan Pengeluaran riil per Kapita dari 10.152 naik menjadi 10.571.
”Dengan kondisi tersebut Lombok Timur tetap berada di posisi ke-7 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Semoga tahun-tahun mendatang IPM Lombok Timur dapat terus meningkat,” lanjutnya.
Selanjutnya terkait realisasi PAD, Pj. Bupati menyebut realisasi tahun 2024 dari sisi jumlah sudah melampaui realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama, kendati dari persentase masih berada di angka 65,62% (Per-15 November).
Ia juga menekankan pentingnya target realistis terhadap sektor pajak dan retribusi daerah sebagai kekuatan PAD. Untuk itu dilakukan penyesuaian asumsi PAD. Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan penyusunan APBD 2025 yang akan segera dilakukan. ”Penting untuk menetapkan target realistis terhadap PAD demi mewujudkan struktur APBD yang lebih sehat,” tegas Pj. Bupati Lotim.
Menutup rapat evaluasi tersebut, Pj. Bupati Lotim juga mengingatkan agar seluruh OPD fokus pada komitmen mencapai target sesuai asumsi yang sudah disepakati bersama.
”Kepada semua ASN maupun PPK di lingkungan masing-masing dan sebagai contoh disiplin dalam pembayaran pajak/retribusi diharapkan segera melunasi SPPTnya,” demikian Taofik. (ds2)
