Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Diswara.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) bergerak cepat memulai tahun anggaran baru dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penajaman Tahun Anggaran 2026. Pertemuan strategi ini berlangsung di Aula Pendopo Bupati pada Rabu (14/1).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, ini menjadi momentum krusial untuk memastikan seluruh instansi pemerintah daerah siap tancap gas melaksanakan program pembangunan sejak awal tahun.
Dalam arahannya, Bupati Warisin memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kinerja keuangan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan realisasi data, pendapatan daerah melampaui target hingga 100,78%, sementara realisasi belanja berada di angka 98,33%.
”Peningkatan kinerja ini adalah buah dari kerja keras dan motivasi kolektif kita semua, terutama dalam mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah,” ujar Bupati di hadapan para pejabat eselon II dan III.
Meski begitu, Bupati mengingatkan agar tidak ada pihak yang cepat merasa puas. Ia menekankan pentingnya eksekusi dini untuk menghindari pekerjaan di akhir tahun.
”Jangan tunda-tunda. Kegiatan yang sudah final perencanaannya harus segera dilaksanakan. Terutama proyek fisik, pastikan kontrak dengan penyedia segera berjalan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, melaporkan bahwa kondisi fiskal daerah dalam kondisi sangat sehat. Salah satu pencapaian yang paling memuaskan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyentuh angka 99,50%.
”Ini adalah pencapaian PAD tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Bahkan untuk transfer keuangan daerah, kami berhasil melampaui target hingga 101,02%,” lapor Sekda.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengumumkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rapor realisasi PAD terbaik tahun 2025 yaitu, BPKAD mencapai 125%, RSUD dr. R. Soedjono Selong mencapai 108%, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai 107,4%.
Memasuki tahun 2026, Sekda memastikan seluruh landasan hukum telah siap. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2025 tentang uraian APBD sudah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun ini pengelolaan anggaran akan lebih menuntut tanggung jawab penuh kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA). Terlebih lagi dengan adanya penerapan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
”Kami meminta seluruh kepala OPD memahami mekanisme pencairan, baik itu skema UP, GU, TU, maupun LS, agar tata kelola keuangan kita tetap akuntabel dan tepat waktu,” tutup Sekda.
Melalui Rakor ini, Pemkab Lotim berkomitmen agar Tahun Anggaran 2026 menjadi tahun yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik di Gumi Patuh Karya.(ds2)
