Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Diswara.com . Memasuki tahun kedua pelaksanaan program unggulan nasional, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD Lantai 3, Senin (19/1).
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah pengawasan terhadap program prioritas nasional tersebut. Pihaknya sengaja memfasilitasi pertemuan antara Satgas, SPPG, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membedah kendala yang ada.
“Inisiatif kami (DPRD) untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan yang muncul di masyarakat harus diurai bersama,” ungkap Yusri.
Ia menyoroti beberapa poin krusial, di antaranya standar operasional dapur MBG dan ketersediaan bahan pangan. Ia memberi peringatan keras agar Satgas meningkatkan pengawasan secara ketat.
”Jika ada dapur yang terbukti melanggar aturan, harus ada sanksi bertahap. Bahkan jika memang berakibat fatal, jangan ragu untuk melakukan penutupan dapur,” tegasnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk membedah pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi penguatan guna menyambut tantangan di tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim sekaligus Ketua Satgas MBG, Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada kesehatan siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kehadiran MBG memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lotim melalui pemberdayaan bahan baku lokal.
”Kami melihat ada dampak ekonomi yang signifikan. Namun, kami juga tetap fokus pada perbaikan teknis. Kami mendorong pihak sekolah untuk memimpin langsung saat makan bersama. Sekolah yang komunikasinya intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti meminimalkan kendala,” ujar Sekda.
Kemudian mengingat risiko tinggi pada pengelolaan makanan segar, Pemda Lotim berencana melakukan terobosan transparansi pada pertengahan 2026 dengan membentuk Bidang Monitoring Independen.
”Wadah ini akan melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi. Tujuannya agar keluhan, saran, dan kontrol dari wali murid bisa ditampung secara cepat sebagai bahan penyempurnaan,” tegas kak Ofik, sapaan karibnya.
Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, memberikan penjelasan mendalam terkait kejadian yang sempat terjadi di Kembangsari. Hasil mengungkap mengungkap dua faktor utama:
*Masalah Pendidikan: Ditemukan kasus susu kedelai yang seharusnya segera dikonsumsi justru dibawa pulang oleh siswa, sehingga melewati batas waktu kelayakan.
* Kinerja Mitra: Adanya indikasi mitra penyedia yang memesan produk mendekati masa kedap udara.
”Ini menjadi catatan keras kami untuk memperketat seleksi dan pengawasan terhadap mitra penyedia di masa depan,” kata Agamawan.
Hingga saat ini, tercatat 213 unit SPPG telah terdaftar di sistem, melampaui target awal sebanyak 159 unit. Meski demikian, masih terdapat sekitar 40 unit yang dalam proses persiapan operasional dan aktivasi sistem akun.
Tantangan besar lainnya terletak pada validasi data penerima manfaat yang bersumber dari sinkronisasi Dapodik, EMIS, dan BKKBN. Mengingat adanya revisi Juknis dari pusat, fokus utama tahun ini adalah memastikan akurasi data untuk kategori:
* Ibu Hamil dan Menyusui
* Balita
* Siswa Sekolah
* Penjaga Sekolah (Masuk skema 2026).
Senada dengan hal tersebut, Kepala SPPG Daerah, Eko Prasetyo, menekankan pentingnya fungsi pengawasan berjenjang. Satgas Kabupaten diminta aktif menjaga operasional di lapangan agar setiap kendala teknis dapat segera dilaporkan ke tingkat provinsi maupun pusat untuk penanganan cepat.
Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh koordinator wilayah (Korwil) tingkat kabupaten dan kecamatan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemkab Lotim.(ds2)
