Penulis: Redaksi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur,Ditaswara.com.Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan aksi pencegahan ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi juga pemerintah Kabupaten/kota. Tema yang diangkat pada kegiatan tersebut adalah digitalisasi untuk cegah korupsi.
” PIhaknya telah melakukan penyelamatan kerugian negara dari upaya pencegahan korupsi mencapai Rp 57,9 triliun di tahun 2022. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 46,5 triliun,” katanya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam pidatonya pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 Selasa (20/12) menekankan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, birokrasi yang bukan tumpukan kertas, dan birokrasi yang lincah dan cepat.
Dijelaskannya strategi nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK) di lingkup Kemenpan RB diantaranya mencakup penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk optimalisasi Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Saat ini reformasi birokrasi fokus pada reformasi birokrasi tematik yang diantaranya termasuk digitalisasi. Di dalamnya meliputi pula penggunaan e-katalog.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyepakati bahwa digitalisasi merupakan salah satu upaya menekan tindak korupsi. Hal itu dapat dilihat dari penerapan e-katalog di mana ada peningkatan dari 90 ribu item menjadi 2,3 juta item yang tersedia. Ditambahkannya dari target Rp.400 triliun, saat ini transaksi e-katalog sudah mencapai Rp.900 triliun. Lebih lagi, e-katalog dapat menghemat pengeluaran.
Selain e-katalog, Menko Luhut juga mengungkapkan bahwa 14 pelabuhan telah terintegrasi g-tol dan ditargetkan tahun depan 149 pelabuhan sudah terintegrasi, yang akan dikaitkan pula dengan pelabuhan udara. Ia meyakini upaya ini dapat mencegah tindak korupsi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dan teknologi
Apa yang diungkap Menpan RB maupun Menko Marves menjadi bagian dari 15 aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang diluncurkan pada kesempatan tersebut.
Aksi lainnya adalah percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpeng tindih perizinan berbasis lahan melalui kebijakan satu peta, pengendalian ekspor-impor, peningkatan kualitas data milik manfaat serta pemanfaatan untuk perizinan pengadaan barang/ jasa, penataan aset pusat, hingga pen Ditegaskannya keberhasilan dan kegagalan pencegahan korupsi bergantung komitmen semua pihak. Pencegahan korupsi, menurutnya merupakan hal yang penting karena berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu diikuti pula oleh Pemda Lombok Timur yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektur Daerah, serta sejumlah OPD terkait.(red).
