8 Milyar Dana Di Gelontorkan Atas Terjadinya Kenaikan BBM Di Lotim.
Lombok Timur.Ditaswara.com. Bupati Kabupaten Lombok Timur HM Sukiman Azmy menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 8 Miliar yang merupakan bantuan sosial sebagai dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. “
Angka tersebut melebihi nilai dua persen dari APBD seperti yang diwajibkan Pemerintah Pusat dan banyak yang mendekati empat persen, kata Sukiman pada penyerahan bantuan sosial berupa BLT BBM, Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Pohgading Timur Rabu (29/11).
Lebih lanjut dikatakan,delapan miliar tersebut, diantaranya diangkat melalui Dinas Sosial sebesar Rp. 2 Miliar untuk pembagian beras dan sembako, Dinas Koperasi/UKM sebesar Rp. 2 Miliar untuk kelompok usaha bersama, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1 Miliar untuk ojek dan penyedia transportasi umum lainnya, Dinas Perdagangan sebesar Rp. 1 Miliar untuk pasar murah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1 Miliar untuk bantalan para nelayan berupa BBM.
Kegiatan yang dipermasalahkan pula anggota Komisi 8 DPR RI H. Nanang Samodra ,Sukiman juga merasakan masyarakat mampu yang masih mau menerima bantuan sosial. Seharusnya masyarakat penerima yang mampu menyerahkan kepada yang lebih berhak.
Hal itu karena melihat adanya receiver yang datang ke tempat pembagian bansos menggunakan sepeda motor, bahkan kendaraan roda empat.
“Seharusnya orang-orang seperti itu tidak perlu mendapat bantalan dan bantuan karena sudah mampu,” ingatnya.
Hal lain juga disampaikan mengenai penyelenggaraan Pilkades yang akan diikuti Pohgading Timur bersama 52 desa lainnya dalam Pilkades serentak Maret mendatang, diminta agar mendukung calon aspirasi sesuai masing-masing serta tetap menjaga silaturahmi dengan baik. “Siapapun yang nantinya menjadi kepala desa, mari kita dukung program yang akan dijalankan. Insyaallah semua berniat baik dan bertujuan mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Menyerahkan bantuan sosial secara simbolis bersama Bupati, anggota komisi 8 Nanang Samodra mengingatkan agar bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok yang dapat dikonsumsi oleh anggota keluarga.(ndk).
