Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com*. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung setiap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam Gawe Gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak Berani II, pada Rabu (25/6) di Lapangan Umum Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela.
Bupati Warisin secara khusus menyoroti pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat-istiadat yang berlaku.
“Yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi secara kemanusiaan dan adat-istiadat tidak ada yang masuk. Tidak ada di dalam adat-istiadat yang memperbolehkan kita untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegas Bupati.
Ia mengatakan bahwa perempuan adalah sosok yang merawat dan menjaga, sehingga kekerasan terhadap mereka adalah hal yang tak bisa ditoleransi. Demikian pula terhadap anak-anak, yang merupakan anugerah dan harus disyukuri, bukan malah menjadi korban kekerasan.
Menyikapi data nasional terkait kasus kekerasan, Bupati menyadari bahwa dengan jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai hampir 1,5 juta jiwa, persentase kasus yang ada adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, ia menyambut baik kehadiran berbagai lembaga dan dukungan dari kementerian yang peduli terhadap isu ini. “Ini hal yang sangat positif dan sangat baik, yang harus ditularkan di desa-desa yang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan perlunya pendekatan terintegrasi dalam upaya pencegahan kekerasan. Ia mendorong komunitas guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut serta dalam penyuluhan kepada masyarakat.
Isu pernikahan dini juga menjadi perhatian serius Bupati. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait pernikahan dini, dan Kabupaten Lombok Timur akan segera menyusul dengan Perda Kabupaten. “Nanti pada saat membentuk perda ini akan diketahui sama masyarakat,” pungkasnya.
Angka Perkawinan Anak di NTB Masih Tinggi, Program BERANI II Jadi Strategi Penting
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait tingginya angka perkawinan anak di NTB yang masih jauh di atas rata-rata nasional. “Perkawinan anak masih menjadi tantangan besar di Provinsi NTB,” tegasnya.
Hj. Lale memaparkan data bahwa pada tahun 2024, perkawinan anak di NTB tercatat sebesar 14,96%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5,90%. Bahkan, pada tahun 2023, NTB sempat menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan angka 17,22%.
Oleh karena itu, kehadiran Program BERANI II, baik pada fase pertama (2018-2023) maupun fase kedua (2023-2027), merupakan dukungan strategis yang sangat membantu NTB. Program ini menyasar lapisan masyarakat yang paling membutuhkan perhatian melalui pendekatan berbasis komunitas, pelatihan pasangan muda, hingga edukasi kesehatan reproduksi.
Perwakilan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Qurrotaa’yun, menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Timur bersama institusi non-pemerintah, perwakilan lembaga, seluruh perangkat desa, serta organisasi profesi dan mitra pembangunan, telah bersinergi erat dalam pelaksanaan program peningkatan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Global Affairs Canada, Novi Anggriani, melalui program BERANI II menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kesehatan seksual dan reproduksi.
Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan untuk 53 anak yatim piatu, dana apresiasi untuk 126 siswa-siswi berprestasi, penyerahan bantuan sembako untuk 35 anak stunting, dan dilanjutkan dengan pernyataan Komitmen Bersama.
Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan untuk 53 anak yatim piatu, dana apresiasi untuk 126 siswa-siswi berprestasi, penyerahan bantuan sembako untuk 35 anak stunting, dan dilanjutkan dengan pernyataan Komitmen Bersama tentang kekerasan berbasis gender terhadap anak dan kelompok rentan lainnya.o
Turut hadir pada acara tersebut Kepala Bappeda Provinsi NTB, Tim Kemenag Kanwil Provinsi NTB, Anggota DPRD Provinsi NTB Komisi 1 dan 4 DPRD Lotim, LSM, TP. PKK Lotim, Gemma Alam, aktivis perempuan, Ketua FKKD Lotim, Dikes, Pringgasela dan Pengadangan, OPD terkait, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.(ds2)
