Penulis : Redaksi Ditaswara. com.
Haerul Warisin konsultasi soal penataan PPPK Paruh Waktu dan AKIP. KemenPAN RB apresiasi respons cepat Pemda Lotim._
JAKARTA, Ditaswara.com. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada Rabu (11/11).
Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati berkonsultasi terkait tindak lanjut Penataan PPPK Paruh Waktu dan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Konsultasi ini dilakukan guna memastikan langkah yang diambil Pemerintah Daerah Lombok Timur sudah tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penataan aparatur.
10.852 PPPK Paruh Waktu di Lotim
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa di Lombok Timur terdapat PPPK Paruh Waktu sebanyak 10.852 orang.
Ribuan orang tersebut meliputi:
– Guru
– Tenaga Kesehatan
– SatPol PP
– Damkar
– Tenaga Administrasi
– Tenaga Teknis lainnya
Jumlah tersebut dipastikan telah masuk dalam database dan telah memiliki Nomor Induk PPPK.
“Kita ingin memastikan langkah yang kita ambil sudah tepat sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Ini menyangkut nasib 10.852 orang yang sudah mengabdi,” ujar Bupati Haerul Warisin.
Jumlah 10.852 ini termasuk yang terbesar di NTB. Artinya, penataan yang salah bisa berdampak besar, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi ribuan keluarga di Lombok Timur.
KemenPAN RB Apresiasi Lotim
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respon cepat Pemda Lombok Timur terkait penataan aparatur tersebut.
Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Menteri PAN RB, Kemendagri, dan BKN terus melakukan rapat berkesinambungan guna melaksanakan Keputusan Strategis Pemerintah Pusat dalam menata PPPK.
“Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Apa Itu PPPK Paruh Waktu?
PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat untuk mengisi kebutuhan pegawai dengan sistem kerja paruh waktu, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan organisasi.
Mereka ini adalah para honorer yang selama ini sudah mengabdi, kemudian masuk database BKN, dan ditetapkan menjadi PPPK Paruh Waktu sebagai tahap awal penataan, sebelum nantinya diarahkan menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kebijakan dan kemampuan fiskal daerah.
Jadi, konsultasi Bupati ke KemenPAN RB ini sangat penting untuk memastikan:
1. Status hukumnya jelas: Bagaimana pengangkatan, hak, dan kewajiban PPPK Paruh Waktu?
2. Soal gaji dan anggaran: Dari mana sumber pembiayaannya dan bagaimana mekanismenya?
3. Jalan menuju Penuh Waktu: Apa syarat dan tahapan agar PPPK Paruh Waktu bisa naik menjadi PPPK Penuh Waktu?
4. Soal AKIP: Bagaimana sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lotim bisa diperbaiki agar pelayanan ke masyarakat lebih cepat dan terukur?
Dampaknya Buat Masyarakat Lotim
Penataan ini bukan sekadar urusan pegawai. Kalau 10.852 PPPK Paruh Waktu ini tertata dengan baik, pelayanan publik di Lotim akan lebih stabil.
Guru yang mengajar di sekolah tidak lagi was-was soal status. Nakes di Puskesmas bisa fokus melayani pasien. SatPol PP dan Damkar bisa bekerja lebih optimal. Tenaga administrasi di kantor-kantor bisa melayani warga tanpa beban ketidakpastian.
Sebaliknya, jika penataan ini terlambat atau salah langkah, bisa menimbulkan gejolak di kalangan pegawai dan mengganggu pelayanan.
Karena itu, langkah Bupati Haerul Warisin datang langsung ke Jakarta untuk konsultasi ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemda Lotim untuk tidak main-main soal nasib ribuan pegawainya.
Konsultasi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemda Lotim untuk mewujudkan Lotim SMART – birokrasi yang cerdas, melayani, dan akuntabel.(tim)
