Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengambil langkah serius untuk mencegah kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan distribusi makanan untuk ibu hamil, ibu nifas, dan balita kini diperketat dengan mengerahkan ribuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Kepala DP3AKB Lombok Timur, Ahmat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 3.000 TPK yang tersebar di desa-desa untuk terlibat langsung dalam pengawasan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Masing-masing TPK nanti akan ikut mengawasi pendistribusian bagi Bumil (Ibu Hamil), Bupas (Ibu Nifas), maupun Balita (B3). Mereka akan mendapat dana operasional untuk tugas ini,” kata Ahmat, Kamis (2/10).
Ahmat menjelaskan, tugas utama TPK adalah memastikan makanan yang didistribusikan ke penerima manfaat di desa-desa berada dalam kondisi baik. Hal ini penting untuk menghindari segala permasalahan yang berpotensi menyebabkan keracunan.
”Sebelum didistribusi, makanan harus dicek terlebih dahulu. TPK bertugas memastikan tidak ada perubahan dari segi warna maupun baunya,” tegasnya.
Dia menambahkan, keterlibatan TPK ini sangat vital mengingat setiap SPPG minimal harus melayani 10 persen dari total sasaran B3. Angka tersebut berpotensi lebih, sehingga pengawasan ketat harus dilakukan.
”Minimal 10 persen dapur melayani data dari B3, ini bisa lebih. Makanya peran TPK sangat penting untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Diungkap bahwa dalam waktu dekat, DP3AKB akan berkoordinasi dengan SPPG sebagai bentuk kolaborasi demi menyukseskan program MBG ini. Seluruh TPK yang dikerahkan akan dibekali Surat Tugas dan kelengkapan lain seperti ID Card untuk menjamin legalitas mereka saat bertugas di lapangan.
”Nanti akan kami berikan surat tugas dari dinas, bila perlu kami lengkapi dengan id card supaya SPPG bisa mengenali petugas pengawas di lapangan,” demikian Ahmat.(ds2)
