Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Sembalun pada Kamis (28/8). Acara ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten, mitra kerja, serta koordinator dan Pelayanan Keluarga Berencana (PKB) untuk mengevaluasi program dan menyusun rencana ke depan.
Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Ma’arifudin, menyatakan Rakorda ini krusial untuk memastikan program prioritas berjalan sesuai target. Beberapa program yang disorot adalah Gerakan Orang Tua Asuh sejak Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasa), Gerakan Teladan Ayah Indonesia (Gelati), dan Lansia Berdaya (Sidaya).
”Kegiatan hari ini untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan di sisa tahun 2025 dan sedikit di tahun 2026. Kita juga mengevaluasi program-program prioritas,” ucapnya.
Dalam paparannya, Ma’arifudin membeberkan sejumlah capaian positif, terutama dalam program Genting. Berkat gerakan ini, NTB berhasil masuk peringkat 6 nasional. Melalui program orang tua asuh, terkumpul bantuan lebih dari Rp20 miliar yang disalurkan kepada sekitar 800.000 anak dan keluarga berisiko stunting.
”Gerakan Genting itu kan gerakan orang tua asuh, kita bergotong-royong bersama mitra kerja dan stakeholder untuk membantu anak-anak stunting dan keluarganya secara langsung,” jelasnya.
Namun, ia menyoroti tren kenaikan angka stunting di NTB. Berdasarkan data Survei Status Gizi (SSG), angka stunting yang sempat turun menjadi 24,6% pada 2023, justru naik menjadi 29,8% di tahun 2024. Ada tiga penyebab utama kenaikan ini.
”Ketika kemiskinan ekstrem tidak mencapai target, stunting juga cenderung meningkat,” ungkap Lalu Ma’arifudin.
Selain itu, faktor perilaku orang tua juga menjadi masalah. Lalu Ma’arifudin mencontohkan kebiasaan memberikan makanan kemasan siap saji yang praktis namun kurang bernutrisi sebagai penyebab kurangnya asupan gizi pada balita.
Untuk mengatasi persoalan kependudukan, BKKBN NTB menekankan pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). PJPK ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga memastikan indikator kependudukan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) kabupaten/kota.
”Peta jalan itu memetakan selama lima tahun apa yang perlu kita lakukan. Sehingga jalan yang kita lalui untuk pembangunan kependudukan itu jelas, terarah, dan lebih cepat mencapai tujuan.” tambahnya.
Hasil Rakorda ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Tahunan yang akan diturunkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan program kependudukan demi mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.(ds2)
