Penulis: Buati Sarmi
Editor: Mustaan Suardi
Lombok Timur – Ditaswara.com. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mendorong peningkatan keaktifan peserta BPJS kesehatan yang saat ini berada di 76,57 persen dimana ketentuan minimal di angka 80 persen. Kendati cakupan kesehatan semesta (UHC) Lombok Timur telah mencapai di atas 98 persen.
Hal ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Lombok Timur yang dipimpin Bupati H. Haerul Warisin, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Selasa (18/3).
Rapat tersebut diikuti Kepala Cabang BPJS Selong Elly Widiani, Sekda HM Juaini Taofik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Dukcapil serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, memaparkan berdasarkan laporan bahwa salah satu penyumbang masih belum tercapainya tingkat keaktifan Lombok Timur adalah pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU). Ia pun berupaya menerbitkan peraturan bupati (Perbup) terkait hal tersebut.
”Kedepannya kita akan menerbitkan peraturan bupati yang akan mendorong badan usaha khususnya, agar memberikan jaminan kesehatan bagi pegawainya,” kata Bupati.
Selain itu, Bupati juga mengarahkan Kepala Dinas Sosial untuk meningkatkan penerima bantuan iuran (PBI) pusat sehingga mengurangi beban Pemda.
Kendati demikian ia tetap berkomitmen mempertahankan UHC di atas 98 persen salah satunya dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
”Terima kasih untuk BPJS Kesehatan. Semoga masyarakat kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan berkualitas,” tutupnya.(ds2)
