Penulis : Mustaan Suardi.
Editor: Redaksi
LOMBOK TIMUR -Ditaswara.com. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Nurul Wathoni, mengeluarkan peringatan keras. Tidak ada lagi revitalisasi sekolah yang dilempar ke pihak ketiga.
Peringatan itu disampaikan dalam pengarahan kepada kepala sekolah penerima program revitalisasi, Jumat (13/11/2026).
Revitalisasi sekolah adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pengerjaannya tidak boleh main-main. Harus sesuai juknis, dan harus swakelola.
Fokus 1: Yang Tanggung Jawab Adalah Kepala Sekolah Bukan Kontraktor
Nurul menegaskan, penanggung jawab utama adalah kepala sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dibantu konsultan pengawas.
“Dalam swakelola ini yang bertanggung jawab kan kepala sekolah bersama tim P2SP yang dibantu pengawas konsultan. Kami minta kepala sekolah memahami juknis dan bisa melaksanakannya dengan baik,”tegas Nurul.
Artinya, kepala sekolah tidak boleh cuci tangan. Tidak boleh tanda tangan saja, lalu pekerjaan diserahkan ke kontraktor. Kalau ada masalah di lapangan, yang ditanya pertama adalah kepala sekolah.
Fokud 2: DDikbud Hanya Monitoring Tidak Boleh Ikut Campur.
Ini yang sering disalahpahami. Nurul menegaskan, posisi Dikbud hanya monitoring. Dikbud tidak punya kewenangan ikut campur dalam tahapan pelaksanaan.
Jadi kalau ada yang datang ke sekolah mengaku dari Dikbud, mengaku bisa mengatur proyek, mengaku bisa mempercepat pencairan, itu patut dicurigai.
Fokus 3: Waspada Calo Yang Bawa-bawa Nama Dikbud.
Ini poin paling penting dari peringatan kali ini. Nurul meminta kepala sekolah untuk segera melapor kalau ada pihak yang mengatasnamakan Dikbud Lombok Timur.
“Kalau ada yang mengatasnamakan teman-teman Dikbud Lombok Timur agar dilaporkan kepada kami, bisa ke Sekdis, Kabid atau langsung ke Kadis supaya kita bisa mengambil tindakan,” ujarnya.
Lapornya jangan ke calo itu. Lapor langsung ke Sekdis, Kabid, atau Kadis.
Penutup : Kerja Mandiri Jangan Mudah Percaya.
Nurul menutup dengan pesan sederhana tapi tegas:
“Silakan Bapak Ibu kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri bersama konsultan pengawas. Silakan bekerja baik saja demi sekolahnya agar bisa bagus dan nyaman untuk belajar. Jangan mudah percaya kalau ada yang mengaku dari Dikbud atau mengatasnamakan pejabat. Silakan kerjakan secara swakelola. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah.”.
Pesan ini jelas: Sekolah yang bagus hanya bisa terwujud kalau dikerjakan dengan jujur, mandiri, dan transparan. Bukan dengan cara lempar proyek.(red)
